Gubernur LIRA Sumut Minta Laporkan Oknum Anggota DPRD yang Minta-minta Proyek

Medan, MPOL -

Baca Juga:

• GAPP Pakpak Bharat Terima P2LPP: Bukti Dugaan Tipikor Proyek Gedung Perpustakaan T.A 2024 Berbiaya 10 miliar Terus Bergulir
• Diduga KA UPT PUPR Rantauprapat Bagi-Bagi Proyek ke Pejabat, 15 Item Normalisasi Senilai Rp.3 Milyar
• Istri Eks Pejabat Pempropsu Diduga Terlibat, Kapoldasu Supaya Perintahkan Tipikor Usut Proyek Pembangunan SMAN2 Plus Besitang

Terkait adanya dugaan oknum anggota DPRD Sumut dan Kabupaten/Kota minta-minta proyek, Gubernur LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sumut, angkat bicara.

Saat bincang-bincang dengan awak media di Jalan Nusantara Kecamatan Medan Kota, usai sholat Jumat (7/3/25), Gubernur LIRA Sumut, H Rizaldi Mavi meminta semua pihak untuk mengawasi kinerja oknum Anggota DPRD baik di Sumut ataupun di Kabupaten/Kota.

"Jika menemukan adanya dugaan oknum Anggota DPRD yang minta proyek pada pemerintah daerah, baik itu kepada Bupati, Wali Kota ataupun Gubernur, dan Kepala Dinas, maka segera laporkan ke aparat penegak hukum," ajak Mavi akrab pria ini disapa.

Sebab, kata Mavi, selama ini banyak sekali laporan dan keluhan yang masuk tentang adanya dugaan oknum Anggota DPRD yang meminta-minta proyek pada pemerintah daerah.

Hal ini, sebut Mavi, berpotensi menimbulkan korupsi dan kerugian negara.

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilarang main proyek karena tugas dan fungsi dewan sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi rakyat, dan bukan 'main' proyek. Mereka itu digaji oleh rakyat, " tandasnya.

Oleh karena itu, Mavi mengimbau kepada semua pihak, khususnya pengurus dan anggota LIRA di Kabupaten/Kota untuk melaporkan jika ada oknum Anggota DPRD yang ketahuan minta-minta proyek pada pemerintah daerah.

Ia mengatakan, selama ini modus yang digunakan adalah, oknum anggota DPRD menggunakan 'kaki tangan' untuk meminta proyek kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kepala Dinas.

"Maka ini perlu kita awasi bersama-sama.
Ini sesuai dengan kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar semua pihak bersih-bersih di lingkungan kerjanya," tutur Mavi.

Dia juga mengatakan, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan Kepala Dinas harus berani menolak permintaan itu (minta-minta proyek).

"Bila ada oknum yang memaksa meminta proyek, maka segera laporkan. Ia mendesak pemerintah daerah tidak takut terhadap oknum Anggota DPRD nakal yang suka minta 'jatah' proyek, " pungkasnya.

Mavi juga mengimbau kepada Anggota DPRD Sumut dan Kabupaten/Kota jangan lagi 'main' proyek.

"Berilah kesempatan kepada pihak swasta yang profesional untuk mengerjakan proyek yang ada," ungkapnya.

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lanjut Mavi, LIRA akan menjadi wadah sosial kontrol.

"Jika ada hal-hal yang tidak benar dan merusak citra pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. LIRA akan terus bersuara dan berada paling depan, " janji H Rizaldi Mavi. (*)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GAPP Pakpak Bharat Terima P2LPP: Bukti Dugaan Tipikor Proyek Gedung Perpustakaan T.A 2024 Berbiaya 10 miliar Terus Bergulir

Diduga KA UPT PUPR Rantauprapat Bagi-Bagi Proyek ke Pejabat, 15 Item Normalisasi Senilai Rp.3 Milyar

Istri Eks Pejabat Pempropsu Diduga Terlibat, Kapoldasu Supaya Perintahkan Tipikor Usut Proyek Pembangunan SMAN2 Plus Besitang

Bupati LIRA Nias Utara Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan ke Kejati Sumut

Proyek Pengadaan Buku dan 'Pungli' Berkedok Buku Ramadhan, JMI Demo Kanwil Kemenagsu

Proyek Smart Village Di Kab Madina Diduga Berbau Korupsi, Segera Dilapor ke KPK