Pemkab Langkat Siap Gaet CSR Swasta Bangun Jalan dan Jembatan, Sesuai Arahan Pusat

Langkat, MPOL - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril Nasution S.Sos., M.AP menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan se-Sumatera Utara di Hotel Grand Inna Medan, Rabu (14/5/2025).

Baca Juga:

• Lima Tahun JMSI: “JMSI Bikin Terang Indonesia”, Semangat Baru dari Daerah
• Pemkab Langkat Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa atas Arahan Bupati Afandin
• Akademisi Unita Alboin Butar-butar Sebut Penugasan Polisi Aktif Di Lembaga Lain Sah Dan Tidak Melanggar Konstitusi

Rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini merupakan tindak lanjut dari Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya pada poin 2 dan 3 yang menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk menunjang swasembada pangan, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, serta pengembangan industri nasional.

Sekda Langkat, Amril, menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Langkat dalam rakor ini merupakan bentuk dukungan penuh dari Bupati Langkat H. Syah Afandin terhadap percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Pak Bupati sangat konsen terhadap percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Langkat, karena ini berkaitan langsung dengan konektivitas antarwilayah, distribusi hasil pertanian, serta mendorong daya saing daerah," ungkap Amril di sela kegiatan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Stanley Tuapattinaja dalam paparannya mendorong seluruh kepala daerah untuk aktif menggandeng mitra swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat keterbatasan anggaran negara.

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 mewajibkan perusahaan menyisihkan dana CSR-nya. Kepala daerah harus jeli menggandeng sektor swasta agar pembangunan tidak terhambat," tegas Stanley.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Bsc, yang hadir mewakili Gubernur Sumut, mengungkapkan bahwa dari total 3.000 kilometer jalan provinsi, hanya 56% dalam kondisi baik. Sisanya, 21% sedang, 4,78% rusak ringan, dan 17% rusak berat.

"Pemda harus cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Kolaborasi melalui CSR adalah salah satu solusi efektif," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk segera mengajukan program perbaikan jalan nasional di wilayahnya masing-masing, memanfaatkan forum rakor sebagai ajang koordinasi dan sinergi nyata.

Pemerintah Kabupaten Langkat melalui arahan langsung dari Bupati H. Syah Afandin berkomitmen untuk segera menindaklanjuti instruksi ini dengan mengidentifikasi ruas-ruas jalan prioritas dan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Langkat.

"Langkat siap berkolaborasi demi kemajuan bersama," pungkas Sekda Amril.(wandi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News