Sabtu, 14 Juni 2025

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2024

Porman Tobing - Jumat, 13 Juni 2025 11:49 WIB
Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2024
Ist
Bupati Humbahas DR Oloan P.Nababan saat menyampaikan Nota Pengantar kepada Ketua DPRD Parulian Simamora.
Humbahas, MPOL -Sebanyak 6 (enam) Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Pengajuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam rapat Paripurna DPRD Humbahas, Kamis 12 Juni 2025 sore.

Baca Juga:

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora dan dihadiri Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan SH MH, Wakil Ketua DPRD Humbahas Jessika Avelina Simamora, Waka Polres Humbahas Kompol Muslim Amin, Sekda Chiristison Rudianto Marbun, Kasi Datun Kejari Humbahas Joharlan Hutagalung, para anggota DPRD Humbahas, pimpinan OPD dan berbagai komponen masyarakat.

Pandangan Umum diawali dari Fraksi Golkar Solidaritas yang disampaikan Antonius P Simamora ST, selanjutnya dari Fraksi Hanura disampaikan Hartono Lumban Gaol, Fraksi Nasdem disampaikan Gerhana Tumanggor, Fraksi Persatuan Indonesia disampaikan Lam Marganda Silaban, Fraksi Gerindra disampaikan Andreas Yudihstira Simamora, dan terakhir pandangan umum Fraksi Gabungan disampaikan Jamonang Nababan.

Dalam pandangan umum itu, setiap fraksi mengapresasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2024 yang telah diperiksa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dengan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pemerintah Kabupaten Humbahas telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tertib administrasi dan perbaikan-perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sehingga bisa mempertahankan opini WTP 9 (Sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2016.

Fraksi Golkar Solidaritas menjelaskan opini WTP menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dari segi pendapatan daerah, realisasi sebesar 97,34 % dari target yang ditetapkan menunjukan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2023. Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah yang mencapai 98,46% dari anggaran, menunjukkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Selain itu, dana transfer ke desa melalui alokasi dana desa dan dana desa terealisasi 100%, juga menandakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Secara umum, penyelenggaraan APBD telah berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyampaikan sejumlah capain yang patut diapresiasi.

Namun demikian, ada beberapa hal yang dipandang penting dari Fraksi Golkar Solidaritas untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Fraksi ini melihat, bahwa target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp82.853.322.600,00, realisasi hanya Rp70.800.981.508,63 atau 85,45%.

Fraksi Golkar Solidaritas juga mencermati, total anggaran untuk belanja bantuan sosial Rp1.233,250.000,00, realisasi hanya mencapai Rp437.000.000,00 atau 35,43%. Artinya, lebih 64% dari anggaran tidak terserap dan tidak tersalurkan pada tahun anggaran berjalan. Bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) TA 2024 mencapai angka yang cukup besar yaitu Rp32.134.112.123,61. Komponen silpa ini sebagian besar berasal dari dana transfer pusat seperti tunjangan profesi guru lebih dari Rp12 miliar. Dana alokasi umum lebih dari Rp7 miliar, serta sisa dari dana BOS, DAK Non Fisik, dan bantuan operasional kesehatan, serta dana-dana lainnya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta potensi ketidakefesienan dalam menyerap dana yang telah dialokasikan.

Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya, ingin mengetahui secara detail dan transparan mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2024 yang terdiri dari 9 point. Silpa Rp32.134.112.123,61 menimbulkan pertanyaan, mengingat masih banyak sektor-sektor penting yang membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Maju Manalu
SHARE:
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru