Kaper ORI Sumut : Praktik Maladministrasi Masih Ditemukan Disemua Sektor Pelayanan Publik

Medan, MPOL: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menyoroti bahwa kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan serius. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, Ombudsman RI Sumatera Utara masih menemukan praktik maladministrasi yang merugikan masyarakat.

Baca Juga:

• Diharapkan Jadi Pendukung Pencapaian Program Kemendukbangga, BKKBN Sumut Bina Penyuluh KB Tapteng
• Warga Desa Air Hitam Digegerkan Sosok Mayat Pria Mengapung Dalam Parit Jalan di Batu Bara
• DPMTSP Humbahas Laksanakan FKP, Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat

Kondisi ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah laporan dugaan maladministrasi yang diterima. Sepanjang Januari – Juni 2024 tercatat 143 laporan masyarakat. "Angka ini melonjak menjadi 179 laporan pada periode yang sama di tahun 2025, menunjukkan peningkatan sebesar 25%," ungkapnya.

Laporan-laporan dugaan maladministrasi itu dikemukakan Herdensi, mencakup hampir semua sektor pelayanan publik, termasuk Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Perbankan, Administrasi Pertanahan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Konflik Agraria, Lingkungan Hidup, dan Kepegawaian.

Karena itu, moment memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah tanggung jawab dan kewajiban para terkait dengan penyelenggaran pelayanan publik, serta cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik. "Pelayanan publik lebih dari sekadar urusan administratif; ini adalah bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara," pungkas Herdensi.

Ombudsman Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mendorong pembenahan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di daerah ini. Harapannya, melalui peringatan ini, pelayanan publik di Sumatera Utara dapat semakin membaik agar masyarakat memperoleh haknya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (rel/kcu).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News