Kaper ORI Sumut : Praktik Maladministrasi Masih Ditemukan Disemua Sektor Pelayanan Publik

Medan, MPOL: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menyoroti bahwa kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan serius. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, Ombudsman RI Sumatera Utara masih menemukan praktik maladministrasi yang merugikan masyarakat.

Baca Juga:

• 121 Peserta Ikuti Uji Kompetensi Penghulu, Kakanwil : Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
• Seorang Perempuan Warga Kisaran Ditemukan Tak Bernyawa di Taman Lima Puluh
• Puncak Harganas Ke 32 Di Labuhan Batu, BKKBN: Keluarga Tangguh dan Berkualitas Melahirkan Generasi Unggul

Kondisi ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah laporan dugaan maladministrasi yang diterima. Sepanjang Januari – Juni 2024 tercatat 143 laporan masyarakat. "Angka ini melonjak menjadi 179 laporan pada periode yang sama di tahun 2025, menunjukkan peningkatan sebesar 25%," ungkapnya.

Laporan-laporan dugaan maladministrasi itu dikemukakan Herdensi, mencakup hampir semua sektor pelayanan publik, termasuk Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Perbankan, Administrasi Pertanahan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Konflik Agraria, Lingkungan Hidup, dan Kepegawaian.

Karena itu, moment memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah tanggung jawab dan kewajiban para terkait dengan penyelenggaran pelayanan publik, serta cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik. "Pelayanan publik lebih dari sekadar urusan administratif; ini adalah bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara," pungkas Herdensi.

Ombudsman Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mendorong pembenahan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di daerah ini. Harapannya, melalui peringatan ini, pelayanan publik di Sumatera Utara dapat semakin membaik agar masyarakat memperoleh haknya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (rel/kcu).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

121 Peserta Ikuti Uji Kompetensi Penghulu, Kakanwil : Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Seorang Perempuan Warga Kisaran Ditemukan Tak Bernyawa di Taman Lima Puluh

Puncak Harganas Ke 32 Di Labuhan Batu, BKKBN: Keluarga Tangguh dan Berkualitas Melahirkan Generasi Unggul

Geger, Dikabarkan Hilang Mayat Wanita Ditemukan Dalam Kuburan di Samosir

Kakanwil Kemenagsu Ajak Stakeholder Tingkatkan Pelayanan Haji

Direktur MATA Pelayanan Publik Sayangkan KIA Belum Sampai ke Sekolah, Walikota Medan Segera Panggil Kadisdukcapil dan Kadisdikbud