KUHAP Baru Jadi Sorotan, LKBN FH USU Bedah Mekanisme Justice Collaborator dan Saksi Mahkota
Medan, MPOL Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU) menggelar Seminar Nasional bertem
Hukum
Baca Juga:"KPK harus panggil semua pihak yang disebut topan sebagai penerima aliran dana dari dirinya. Jangan terkecuali siapapun itu dia harus dipanggil dan diperiksa KPK," ucap Presiden MARAK Arief Tampubolon di Medan, Senin 30 Januari 2025. Jika perlu pihak pihak yang menerima aliran dana dari 5 tersangka juga dijadikan tersangka oleh KPK.
Medan, MPOL Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU) menggelar Seminar Nasional bertem
Hukum
Langkay, MPOL Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., mendampingi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif N
Sumatera Utara
Langkat, MPOL Pemerintah Kabupaten Langkat di Sumatera Utara siap melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap 82 Satuan Pelaya
Sumatera Utara
NTT, MPOL Bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mengalir. Ketua Um
Nusantara
Medan, MPOLDirektorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut diminta mengambilalih penyelidikan kasus kematian seorang pelajar yang sempat ditangani P
Peristiwa
Medan, MPOL Penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penahanan kepada Wali Kota Sibolga Periode 20212025, Jamaludd
Hukum
Kualatanjung, MPOL &ndash Botol plastik, kaleng, dan kardus bekas kini memiliki manfaat baru bagi ratusan siswa di Kabupaten Batu Bara, Su
Sumatera Utara
Humbahas, MPOL Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Pemasyarakatan ke2 Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Humbang Hasunduta
Sumatera Utara
Medan , MPOL Sebagai wujud nyata kasih persaudaraan dan solidaritas dalam keluarga besar Pomparan Punguan Siahaan (PPSD), Kombes. Pol. (Pur
Sumatera Utara
Jakarta, MPOLAhli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pen
Hukum