Gelar Aksi Unjuk Rasa, PW IPA Sumut Soroti Penurunan Drastis LHKPN Ketua DPRD Deli Serdang

Medan, MPOL - Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara menggelar aksi untuk rasa terkait penurunan atau perubahan drastis dan signifikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), "ZS" yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deli Serdang, pada Kamis (3/7) di Polda Sumut, Jalan SM. Raja, Medan.

Baca Juga:

• Polda Sumut Terima Laporan Ketua DPRD Sumut, Kabid Humas: Ada Prosedur Yang Harus Dilakukan
• Bupati JTP Apresiasi Film 1CM Gambarkan Jiwa Patriotisme Dan Nasionalisme
• Ny. Endang Syah Afandin Resmi Jabat Bunda Literasi, Bunda PAUD dan Ketua Dekranasda Langkat

Pihaknya menilai bahwa hal itu tidak masuk akal, dan terima oleh publik bahwa kekayaan Ketua DPRD Deli Serdang itu terbukti pada tahun 2022 total kekayaan mencapai Rp. 21.904.8857.118 dan turun derastis pada tahun 2023 dengan total kekayaan senilai Rp. 5.351.411.119.

"Hal yang sangat fantastis, tidak transparan dalam penggunaan, mutasi atau pelepasan aset yang sesuai ketentuan pelaporan LHKPN. Patut diduga yang bersangkutan bermain dibalik persoalan ini," ucap Ahmad Irham, selaku Sekretaris saat berlangsung unjuk rasa.

Selain itu, PW IPA Sumut juga meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa Ketua DRPD Deli Serdang terkait kejanggalan LHKPN Tahun 2022-2023 yang diduga kuat terjadi kejanggalan LHKPN tersebut.

"Telaah temuan itu, dan segera panggil dan periksa Ketua DPRD Deli Serdang. Harus diselidiki aliran dana, potensi gratifikasi, atau tindak pidana korupsi yang menyebabkan ketidaksesuaian LHKPN tersebut," ujar Irham sapaan akrabnya yang turut didampingi Koordinator Aksi, Rusydi.

Saat menyambangi Kejati Sumut, PW IPA Sumut juga meminta untuk segera memeriksa dugaan kegiatan fiktif berupa kegiatan Reses maupun Sosialisasi Peraturan Anggota DPRD Deli Serdang periode Tahun 2019-2024 senilai 1,9 Milliar.

Diakhir unjuk rasa, mereka berharap kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses persoalan ini, dan memberikan perhatian khusus serta menelusuri aliran dana, mutasi rekening dan transaksi keuangan lainnya yang mencurigakan.

"Kami akan sambangi Kantor KPK dan sejumlah lembaga instansi lainnya dalam waktu dekat, untuk segera mengusut persoalan ini hingga selesai," pungkasnya mengakhiri.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Terima Laporan Ketua DPRD Sumut, Kabid Humas: Ada Prosedur Yang Harus Dilakukan

Bupati JTP Apresiasi Film 1CM Gambarkan Jiwa Patriotisme Dan Nasionalisme

Ny. Endang Syah Afandin Resmi Jabat Bunda Literasi, Bunda PAUD dan Ketua Dekranasda Langkat

ESI Medan Gelar Muskot, dr Johannes Kevin Sinambela Terpilih Jadi Ketua

Ketua DMDI Sumut Lantik 50 Pengurus DMDI Langkat, Perkuat Peran Melayu-Islam di Kawasan Serantau

Ketua Satgas Nasional HMTN-MP Budi Ilham Nasution dan Ketum Asril Naska Serahkan Piagam Penghargaan kepada Mayjen Kosasih