Gelar Aksi Unjuk Rasa, PW IPA Sumut Soroti Penurunan Drastis LHKPN Ketua DPRD Deli Serdang

Medan, MPOL - Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara menggelar aksi untuk rasa terkait penurunan atau perubahan drastis dan signifikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), "ZS" yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deli Serdang, pada Kamis (3/7) di Polda Sumut, Jalan SM. Raja, Medan.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Anggota DPR RI Kunjungan Sosial Kerumah Anggota PPSD Siahaan Sektor 05 Medan
• Maruli Siahaan Kunjungan Sosial Dirumah Anggota PPSD Siahaan Sektor 61 Helvetia
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Hadiri Pesta Bona Taon PPSD Siahaan Sektor 56 Marindal

Pihaknya menilai bahwa hal itu tidak masuk akal, dan terima oleh publik bahwa kekayaan Ketua DPRD Deli Serdang itu terbukti pada tahun 2022 total kekayaan mencapai Rp. 21.904.8857.118 dan turun derastis pada tahun 2023 dengan total kekayaan senilai Rp. 5.351.411.119.

"Hal yang sangat fantastis, tidak transparan dalam penggunaan, mutasi atau pelepasan aset yang sesuai ketentuan pelaporan LHKPN. Patut diduga yang bersangkutan bermain dibalik persoalan ini," ucap Ahmad Irham, selaku Sekretaris saat berlangsung unjuk rasa.

Selain itu, PW IPA Sumut juga meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa Ketua DRPD Deli Serdang terkait kejanggalan LHKPN Tahun 2022-2023 yang diduga kuat terjadi kejanggalan LHKPN tersebut.

"Telaah temuan itu, dan segera panggil dan periksa Ketua DPRD Deli Serdang. Harus diselidiki aliran dana, potensi gratifikasi, atau tindak pidana korupsi yang menyebabkan ketidaksesuaian LHKPN tersebut," ujar Irham sapaan akrabnya yang turut didampingi Koordinator Aksi, Rusydi.

Saat menyambangi Kejati Sumut, PW IPA Sumut juga meminta untuk segera memeriksa dugaan kegiatan fiktif berupa kegiatan Reses maupun Sosialisasi Peraturan Anggota DPRD Deli Serdang periode Tahun 2019-2024 senilai 1,9 Milliar.

Diakhir unjuk rasa, mereka berharap kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses persoalan ini, dan memberikan perhatian khusus serta menelusuri aliran dana, mutasi rekening dan transaksi keuangan lainnya yang mencurigakan.

"Kami akan sambangi Kantor KPK dan sejumlah lembaga instansi lainnya dalam waktu dekat, untuk segera mengusut persoalan ini hingga selesai," pungkasnya mengakhiri.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News