Di Demo Proyek Fiktir, PJ Kades Kampung Baru Pasrah, Ketua BPD Tantang Warga

Labuhanbatu, MPOL -Ada- ada saja pola tingkah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang satu ini. Bukannya berpihak kepada rakyat, malah menantang warga agar perihal dugaan proyek fiktif di desa tersebut ditempuh melalui jalur hukum.

Baca Juga:

"Saya siap menempuh jalur hukum," tantang Riasan, selaku Ketua BPD Kampung Baru, dihadapan puluhan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa meminta pertanggung- jawaban Pj. Kepala Desa terkait ADD TA 2024 yang diduga fiktif, di depan kantor desa setempat. Selasa (16/9/2025).

Tantangan itupun mempertontonkan kebobrokan birokrasi yang sangat mengecewakan masyarakat, karena oknum Ketua BPD dan Pj. Kepala Desa saling tuding atas adanya pencairan dana desa sebesar Rp. 58.886.000,- yang disalurkan ke pihaknya, namun tidak diakui.

"Gimana ini pak, kemarin saat kita rapat terbatas, pak Pj Kades bilang dana itu sudah diserahkan ke BPD, nah ini saat ditanya ke ketua BPD katanya anggaran untuk BPD itu belum diterima?" sebut Sigit Situmeang selaku koordinator aksi, disela-sela demontrasi berlangsung.

Amatan wartawan, suasana sontak menjadi riuh. Tampak para kaum ibu yang turut berunjuk rasa pun ikut melontarkan kekecewaannya, serta merta meneriakkan ungkapan kekesalan sebagai wujud ketidak-percayaan masyarakat terhadap BPD.

"Enaklah kamu memakan uang negara itu, penjara nanti bagian kalian," teriak Sri Atun, salah seorang ibu pengunjuk rasa.

Ditempat yang sama, Sungkono, Wakil Ketua BPD Kampung Baru, juga berperan sedikit 'nyeleneh' hingga mencederai perasaan masyarakat, dengan menjawab bahwa tugas mereka sebagai BPD memiliki dasar yang jelas, karena Surat Keputusan dikeluarkan Bupati bukan oleh masyarakat.

"SK Kami diteken bupati, bukan dikeluarkan masyarakat. Mohon maaf kepada masyarakat yang kurang puas karena kami bukan alat pemuas," celetuknya, dengan penuh percaya diri.

Sontak pula, jawaban tak sedap itupun dinilai melukai perasaan masyarakat, dan warga berencana akan membuat aksi lanjutan dengan mengumpulkan tandatangan warga agar seluruh pengurus BPD Kampung Baru segera di non aktifkan.

"Baiklah kalau begitu, karena anda (Sungkono*) merasa bukan wakil kami di Desa, kami akan kumpulkan tandatangan masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap BPD," sambut Indra Darma, Koordinator lapangan dalam aksi tersebut.

Situasi aksi itu pun, nyaris ricuh akibat jawaban kontroversi yang disampaikan pejabat BPD tersebut. Disisi lain, Ahmad Sofyan, Pj. Kades Kampung Baru terlihat terduduk lemah menemui aksi, seolah kondisi mimik wajahnya memberi sinyal pasrah atas temuan dugaan proyek fiktif tersebut.

Informasi faktual yang dihimpun awak media, adapun sejumlah temuan dugaan proyek fiktif tersebut yakni, Biaya HUT RI sebesar Rp. 49.225.000,-, Pembelian Lembu Rp. 92.000.000,-, Pelatihan Bilal Mayit Rp. 31.190.000,-, Penyediaan Operasional BPD Rp. 58.688.000,-. Keseluruhan kegiatan dengan jumlah total sebesar Rp. 231.103.000,-.

"Seluruh kegiatan dimaksud tinggal menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, dan seluruhnya tidak ada yang direalisasikan. Untuk data lengkapnya akan kami sampaikan dalam waktu yang tidak ditentukan," jawab Pj. Kades pasrah.

Pada akhirnya, dalam aksi tidak didapati adanya kekisruhan serius dan menonjol. Kondisinya terbilang aman dan kondusif ditengah pengawalan puluhan personil TNI/Polri. Kendati demikian, pihak aparat sebaiknya tetap melakukan monitor lanjutan untuk menjaga situasi tetap terjaga.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News