Sekjen SIP Sumut Minta Kejatisu Usut Anggaran DLHK Sumut Disebutkan Dapat Pendampingan Kejaksaan

Medan, MPOL - Dugaan adanya penyerimpungan dan manipulasi dana dalam penggunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Priode TA 2025 dan TA 2026 dengan total Rp. 9,04 M, yang disampaikan lewat aksi damai oleh Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) dihalaman Kantor Dlhk Sumut Jl. Sisingamangaraja 05 November 2026 lalu, mendapat perhatian khusus dari Sekretaris Jendral Satgas Inti Prabowo (SIP-Edison Marbun sebagaimana pernyataanya kepada wartawan di Medan, (12/11/2026).Pasalnya saat menjawab aksi orasi massa tersebut, Sekretatis Dlhk Sumut Ari Harahap sempat menyatakan seluruh penggunaan anggaran, baik proses lelang, pekerjaan swakelola, dan penggunaan jasa kebersihan, keamanan, dan belanja internet semuanya telah mendapat pendampingan dari aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan khusus untuk internet, pihak Dlhk Sumut hanya menjadi pengguna, dari fasilitas yang disediakan oleh Infokom Sumut.

Baca Juga:

• Aktifis Lintas 98 Sumut Apresiasi Sikap Wakil Rakyat Komisi III DPR RI Minta LS Cs Dijerat Pasal Makar
• FMPP Sidik Ruangan Kadis DLHK Sumut Jengah Dengar Pembelian Bibit Didampingi Kejatisu
• Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Sekjend Satgas Inti Prabowo Apresiasi Mabes Polri

"Wah kita terkejut juga mendengar informasi tersebut, karena bila memang telah mendapatkan pendampingan dari aparat kejaksaan, masa masih terdapat juga ketidaksesuaian antara jumlah realisasi anggaran berbanding jumlah barang dan pekerjaan. Dan itu yang dikritisi adik-adik kita berdasarkan audit lembaga keuangan indenpenden", ujar Edison Marbun.

Karenanya Edison Marbun minta agar Dlhk Sumut transaparan terkait anggaran dimaksud, apalagi menurut Edison Marbun, patut diduga terjadi indikasi dan dugaan mark up serta manipulasi terhadap keberadaan (pengadaan) bibit bibit tanaman yang merupakan sumbangan pihak luar pemerintahan, namun patut diduga dikeluarkan juga anggarannya.

"Ini yang perlu diklarifikasi oleh pihak Dlhk Sumut, jangan sampai nantinya terdengar oleh para penyumbang dan donor dari lembaga-lembaga non pemerintah tadi, sehingga menjatuhkan citra Dlhk Sumut dan mencoreng nama baik Gubernur Sumatera Utara, dimata lembaga donor non pemerintahan yang memberikan bantuan", papar Edison Marbun yang juga aktifis Lintas 98 Sumut tersebut.

Edison Marbun yang juga merupakan inisiator LSM Gempur menyebutkan, pihaknya (Dewan Pimpinan Pusat Satgas Inti Prabowo-DPP SIP) bakal menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, atau melakukan aksi damai di Kejatisu, agar memperoleh jawaban terkait kompetensi dari aparat kejaksaan yang elakukan pendampingan. Agar masalah pendampingan penggunaan aAnggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara itu, tidak menjadi "bola liar" yang bertebaran kemana-mana. Hingga menimbulkan opini publik, yang berasumsi aparat kejaksaan terlibat dalam penggunaan anggaran yang bermasalah. Karena dari hasil audit terhadap anggaran ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penggunaaan dan realiasi anggaran dalam audit terhadap anggaran Dlhk Provsu. (fitri)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News