Aktifis Lintas 98 Sumut Apresiasi Sikap Wakil Rakyat Komisi III DPR RI Minta LS Cs Dijerat Pasal Makar

Medan, MPOL -Komisi III DPR RI secara resmi meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan pasal tindak pidana makar terhadap para tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Permintaan itu merupakan kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga:

• Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Sekjend Satgas Inti Prabowo Apresiasi Mabes Polri
• Sekjen SIP Edison Marbun: Waspadai Operasi Senyap Oligarki Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
• Sekjen Satgas Inti Prabowo- Edison Marbun Apresiasi Penetapan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut, DPR juga mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran dalam mengungkap dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), serta penghilangan dokumen elektronik. Habiburokhman membacakan dua poin kesimpulan rapat Masa Pe rsidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Pertama, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik. Komisi III meminta penanganan perkara tetap mengedepankan profesionalitas. Dan kedua, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa rangkaian tindak pidana penyadapan ilegal yang dilakukan para tersangka dinilai memenuhi unsur makar.

Oleh karena itu, Komisi III meminta Kapolri beserta jajaran mengenakan pasal makar terhadap para tersangka dan terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.

Sementara dalam rapat tersebut Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Menurut Suyudi, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari perkara pokok penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.Polri masih mendalami unsur pidana tersebut melalui penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan itu, serta pendalaman tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.Suyudi menegaskan bahwa dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Dan telah ditetapkan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni: Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Suyudi menyatakan pihaknya memahami berbagai masukan dan dukungan yang diberikan para anggota dewan. Ia mengatakan penyidik masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk mendalami dugaan tindak pidana makar. Kapolri juga menegaskan Polri akan melakukan tindakan tegas dengan tetap mengedepankan proses penyidikan yang profesional, prosedural, proporsional, dan etis.

Lintas 98 Sumut Apresiasi

Perkembangan tersebut mendapat perhatian aktivis Lintas 98 Sumut. Edison Marbun yang merupakan SekretarisJenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), yang mewakili jaringan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komisi III DPR RI dan Polri dalam mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh.

Apresiasi tersebut diarahkan pada pentingnya keterbukaan proses hukum, pengungkapan seluruh pihak yang diduga terlibat, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Aktivis Lintas 98 Sumut juga menilai pengawasan DPR terhadap penanganan perkara menjadi bagian penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dukungan terhadap pengusutan perkara, bagaimanapun, harus tetap disertai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.

"Kesimpulan Komisi III DPR RI menjadi perkembangan penting dalam pengawasan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto", tegas Edison Marbun. Kemudian menambahkan, rekomendasi DPR merupakan sikap dan hasil pengawasan politik lembaga legislatif, bukan putusan pengadilan yang menetapkan seseorang bersalah melakukan makar.

"Polri tetap berkewajiban membuktikan setiap unsur tindak pidana melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku", keras Edison Marbun.

Publik kini menantikan tindak lanjut Polri terhadap rekomendasi Komisi III DPR RI, termasuk pengungkapan motif, pihak yang diduga memberikan perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Hingga berita ini disusun, penyelidikan dugaan makar masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka terbukti melakukan tindak pidana makar.(rel/fitri)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News