Sekjen SIP Edison Marbun: Waspadai Operasi Senyap Oligarki Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Medan, MPOL - Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP) Edison Marbun mencermati dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini, terutama publikasi berupa rilis dari beberapa lembaga survey yang menempatkan Prabowo Subianto pada angka yang memprihatinkan , coba menyampaikan analisa politiknya dari Jakarta kepada wartawan saat dihubungi via seluler, Sabtu malam, (24/10/2026).

Baca Juga:

• Sekjen Satgas Inti Prabowo- Edison Marbun Apresiasi Penetapan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri
• Sekjen Satgas Inti Prabowo (SIP) mendorong Kortas Tipikor Mabes Polri Korupsi Batubara di sejumlah PLTU
• Sikap Amin Rais Tidak Mencerminkan Tokoh Nasional dan Mantan Pejabat yang Berakhlak.

Menurut Edison hal tersebut diatas bisa saja terjadi karena ada beberapa faktor, yang mempengaruhi konstalasi politik tanah air.Edison tidak menampik adanya upaya senyap yang mencoba melakukan perpecahan politik melalui skema gugatan ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga menimbulkan spekulasi politik yang sangat besar. Dan ini merupakan hal yang sangat serius dalam menempatkan angka-angka survey kepuasan rakyat Indonesia pada pemerintahan Prabowo - Gibran.

Kondisi ini sebut Edison ditambahi lagi oleh adanya pengkondisian yang seolah-olah ingin agar program-program unggulan Prabowo - Gibran, coba digerogoti oleh oknum-oknum yang berada dalam lingkar pemerintahan, yang berakibat terjadinya upaya penyanderaan terhadap trending positif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dibalik berbagai hiruk pikuk itu lanjut Edison Marbun, perlu diwaspadai indikasi munculnya gerakan-gerakan senyap oligarki yang tidak puas terhadap kebijakan strategis pemerintah dan yang dianggap membahayakan sektor-sektor ekonomi dan kerajaan bisnis kelompok oligarki.

Parahnya papar Edison Marbun, beberapa personal-personal pejabat-pejabat pemerintah yang harusnya memperkuat eksistensi pemerintahan dimata publik, malah diduga tersandung indikasi kasus korupsi dan operasi tangkap tangan oleh KPK, bahkan ada yang yang sampai saat ini belum dapat dilakukan pemeriksaan.

"Belum lagi keberadaan badan serta lembaga seperti BUMN baru yang dibentuk oleh pemerintah tetapi belum memberikan kontribusi berupa keuntungan kepada kas negara", lugas Edison Marbun.

Bahkan bukan itu saja, aksi protes dari berbagai kepala daerah terkait pemotongan anggaran dari Pusat ke daerah dan lain-lain, dinilai juga ikut berperan bagi terjadinya penurunan trending positif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

" Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah-langkah kerja politik yang akurat apabila Prabowo Subianto masih menginginkan maju 2 periode tanpa wakil presiden yang sekarang", ucap Edison Marbun lagi.

Karenanya sebut Edison Marbun, perlu adanya beberapa angkah politik yang harus diambil bila nantinya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto maju kembali dalam Pilpres 2029 tanpa wakilnya saat ini Gibran.

Marbun juga mengingatkan agar Mesin Partai Gerindra harus diperkuat

Prabowo Subianto melalui ketua harian Partai Gerindra, untuk segera menggerakkan mesin partai guna mengamankan hati rakyat Indonesia melalui program-program unggulan.

" Semuanya tentu saja dapat dilaksanakan bila diterapkan terjadinya sebuah Koalisi Permanen dari sekarang.

Presiden Prabowo Subianto melalui ketua harian harus segera memetakan dan menetapkan Koalisi Permanen dari partai politik lain. ini bertujuan untuk menumbuhkan soliditas dan menyatukan visi misi yang sama", papar Edison Marbun.

Edison Marbun juga berharap agar keberadaan jaringan relawan diperkuat, serta dibina lewat manajerial yang lebih baik. Apalagi lanjut Edison Marbun,

dalam kerja-kerja politik, ada hal yang tidak bisa di kesampingkan oleh Partai politik, yaitu Relawan Politik. Relawan Politik memiliki ruang kerja yang berbeda dari partai politik, sehingga beberapa kemenangan Joko Widodo dalam 2 periode selalu membina dan mempertahankan Relawan Politik.

Dengan begitu sebut Edison Marbun komunikasi intensif akan terjalin, demikian juga komunikasi dengan para kepala daerah yang ada.

"Presiden Prabowo Subianto tentu saja harus memperhatikan kepala daerah yang sebenarnya memiliki basis suara, sehingga perlu dilakukan kajian ulang terkait anggaran yang dibutuhkan daerah guna memperbaiki infrastruktur daerah yang digunakan masyarakat", papar Edison Marbun lagi.

Terakhir Edison Marbun berharap, Partai Gerindra dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai Dewan Pembinanya, dapat menjadi penentu dukungan Politik atau Kingmaker, terhadap keputusan keputusan politik yang berhubungan dengan publik dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Dengan kekuasaan yang sekarang, Partai Gerindra harus menjadi penentu mutlak dalam dukungan politik, ini adalah cara yang sangat penting untuk menghimpun partai-partai politik yang tidak tergabung didalam Senayan", sebut Edison Marbun.

Sebagai penutup pembicaraan Edison Marbun juga berharap dan mendoakan, kedepannya Prabowo Subianto dapat terpilih sebagai presiden 2 periode untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui Jargon 2 tahun pemerintahan Prabowo - Gibran " Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama"

"Dan doa dari kita semua seluruh rakyat Indonesia, Indonesia Emas 2045 dapat tercapai", tegas Edison Marbun mengakhiri wawancara. (fitri)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News