Gandi: Masalah di Sihaporas Tak Perluh Saling Menyalahkan, Namun Harus Saling Memahami

Medan, MPOL -Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) melihat

Baca Juga:

• PMPHI Sumut Gelar Dialog Publik, MS Kaban: Pencabutan 28 Izin Perusahaan Harus Memiliki Dasar Hukum yang Kuat
• Perlu Dilakukan Dialog Publik, Gandi: Presiden Jangan Main-Main kepada 28 Perusahaan Yang Izinnya Dicabut
• Senator Penrad Siagian Dorong Pengembalian Tanah Ulayat Ompu Tuan Rikkar Sinaga yang Masuk Konsesi PT TPL

peristiwa di Sihaporas Kabupaten Simalungun antara karyawan TPL dengan warga sekitar meenjadi perhatian masyarakat, karena tindak kekerasan dari kelompok- kelompok yang memaksakan kehendak serta diduga ada kelompok LSM di belakang mereka.

Beredar pula informasi yang belum diverifikasi tentang adanya pemukulan terhadap seorang mahasiswi yang sedang melakukan penelitian .

Mahasiswi tersebut dicurigai karena tidak diketahui atau tidak ada laporan untuk penelitian kepada kepala desa terkait.

Namun atas kesigapan seorang Pastor yang turun langsung ke tempat peristiwa, tanpa pikir panjang dan tidak mempersoalkan siapa yang salah, Pastor tersebut dengan cepat dan bijak membawah semua yang sakit/ luka ke rumah sakit menggunakan ambulance dan kendaraan yang lain.

"Mungkin kalau tidak hadir Pastor tersebut akan terjadilah perkelahian masyarakat dengan pihak TPL yang tidak terkendalikan", ujar Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat, Jumat (26/9/2025).

"Dengan kesigapan bapak Pastor untuk membuat ketenangan ditengah kekacauan, kami PMPHI Sumut sangat berterima kasih, semoga Pastor tersebut semakin diberkati", tambah Gandi Parapat.

Tokoh masyarakat Simalungun, DR Sarmedi Purba juga telah bicara masalah peristiwa Sihaporas tersebut untuk memberi ketenangan dan pemahaman.

Pertikaian-pertikaian yang terjadi selama ini antara masyarakat dengan TPL, masih sangat sulit diatasi karena ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak dan menolak dialog terbuka guna mencari solusi terbaik.

Tiap tahun bertambah penduduk dan kebutuhan lahan pun bertambah. Pemerintah dalam memberikan izin kepada PT TPL, mungkin batas-batas dengan masyarakat tidak mempertimbangkan kehidupan masyarakat di sekitar yang memiliki atau menguasai sebidang tanah milik marga atau tanah adat yang selama ini tidak punya surat, hanya pengakuan dan penguasaan masyarakat.

Mungkin juga masyarakat sekitar cemburu melihat tanah yang dianggap peninggalan nenek moyangnya dikuasai /dirampas pengusaha.

Dalam hal ini, kata Korwil PMPHI Sumut itu, negara harus hadir dan memberikan kejelasan batas-batas tersebut.

"Dalam masalah seperti itu pemerintah perlu memahami kebudayaan atau yang dinamakan tanah adat untuk menghindari pertikaian antar anggota kelompok masyarakat, mengingat tidak semua warga Sihaporas itu menginginkan tanah adat di lokasi itu karena mereka berasal dari Samosir ",ujarnya.

"Saran kami agar pemerintah benar-benar memahami kehidupan masyarakat, khususnya petani agar tidak terjadi perkelahian yang merugikan keduabelah pihak.
Dalam menangani masalah seperti di Sihaporas tidak perluh saling menyalahkan, namun harus saling memahami", tutup Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News