Ketua DPD Demokrasi 14 GBPU: Kejari Asahan Diminta Periksa Penyaluran Anggaran Dana Hibah Kesenian Tahun 2025

Asahan, MPOL -Terkait menguapnya penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan dana hibah kesenian kabupaten Asahan membuat geram sejumlah elemen masyarakat.Menurut pengamatan Maulana Annur atau yang akrab di panggil A'an selaku Ketua DPD Demokrasi 14 GBPU Asahan sebagai kontrol sosial dan aktivis aktif di wilayah Kabupaten Asahan dugaan ini telah meluas jadi topik hangat.

Baca Juga:

• Kemenkum Beberkan Dasar Hukum Pemblokiran Akses SABH PT Pakerin
• BULD DPD RI Dorong Perda Koperasi Lebih Adaptif dengan Potensi Daerah
• Tanamkan Kesadaran Hukum Kepada Pelajar, Kejari Labuhanbatu Gelorakan Program JMS

"Saya dalam bincang-bincang kepada awak media medan pos bersama sahabatnya saat serapan pagi, terus menyoroti dan menyampaikan informasi atas keluhan masyarakat Asahan khususnya penyaluran anggaran dana hibah untuk pelestarian kesenian agar terus di ekpos ke publik." kata A'an.

Perbincangan hangat warga di seputaran kecamatan Buntu Pane dan Setia Janji atas tidak sesuainya penyaluran dana hibah yang telah di terima kelompok kesenian.

"Herannya lagi, informasinya dana hibah kusus bidang kesenian ini di kucurkan oleh pemerintahan kabupaten Asahan melalui dinas pendidikan sangat besar nilainya.Namun yang di terima oleh sejumlah kelompok kesenian Daerah kabupaten asahan ini sangat jauh sedikit nilai uangnya tidak sesuai dengan dana yang kucurkan, berdasar kan ungkapan keluhan warga Asahan," terangnya.

Hal ini patut di ungkap oleh kejaksaan negeri kabupaten Asahan karena kita duga bersifat dadakan agar dana hibah ini bisa cair dan terkodinir diduga ada oknum tertentu agar bisa meraup uang banyak dalam praktek- praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam keterkaitan penyaluran dana hibah melalui dinas pendidikan kabupaten Asahan.

"Maka dari itu, A'an meminta agar pihak kejaksaan harus periksa itu penyaluran dana hibah. Kita lihat aja nanti saya akan aksikan dalam unjuk rasa menyampaikan hal ini kepada pihak pemerintahan, kejaksaan, polres dan inspektorat kabupaten Asahan harus jelas kemana dana hibah ini, "tegas A'an.

Masyarakat luas di Indonesia tentunya sangat mendukung mutu program pemerintahan di Indonesia berupa bentuk hiburan, Kesenian adat dan budaya yang menjadi ciri khas tradisi masyarakat Indonesia yang di kenal oleh dunia dengan beragam adat kebudayaan yang ada di seluruh nusantara di negara Indonesia

kami dari DPD Demokrasi 14 GBPU Asahan mendukung sistem pemerintahan Negara Indonesia yang bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme mewujudkan sistem good governance di pemerintahan Indonesia dalam mengawasi segala bentuk kerugian negara khususnya di wilayah kabupaten Asahan.

Sebagai bentuk kepedulian kami atas kerugian ke uangan negara, Kami berharap kepada pihak polres Asahan unit Tipikor, dan kejaksaan Negeri Asahan serta Inspektorat Kabupaten Asahan benar-benar serius dalam mengusut dugaan penyelewengan dana hibah khususnya di bidang kesenian yang di salurkan melalui dinas pendidikan kabupaten Asahan,ucap A'an.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News