Untuk Pembangunan Infrastruktur, Bupati Simalungun Intensifkan Komunikasi dengan Menteri PU RI

Simalungun, MPOL -Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, mengadakan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), Dody Hanggodo, di Gedung Kementerian PU RI, Jakarta, Rabu, (15/10). Fokus utama pertemuan ini adalah membahas usulan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Saat Sidak, Bupati Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
• Pemkab Simalungun Bantu Warga Korban Banjir
• Kepala KPwBI Pematangsiantar Ahmadi Rahman: Di Wilayah SISI BATAS LABUHAN 34.914 UMKM , Mampu Menyerap 67.91% Dari Jumlah Tenaga Kerja se-SISI BATAS L

Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, Bupati , didampingi Kadis PUTR, Hotbinson Damanik memaparkan berbagai usulan program pembangunan strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat. Prioritas utama adalah perbaikan, pelebaran, dan pembangunan sejumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Simalungun.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Selain jalan, kebutuhan infrastruktur daerah lainnya seperti jembatan, irigasi, dan air bersih juga menjadi topik pembahasan.

Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Simalungun secara keseluruhan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Simalungun menjelaskan bahwa total panjang jalan di Kabupaten Simalungun mencapai 1.803,78 KM, yang terbagi dalam 448 ruas. Dari total tersebut, 917,33 KM dalam kondisi bagus sementara 886,45 KM dalam kondisi kurang bagus

Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya kemampuan APBD untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk penanganan jalan. Dana yang tersedia untuk infrastruktur jalan dan irigasi rata-rata hanya sebesar Rp 145 miliar per tahun.

Angka ini sudah termasuk alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), pinjaman daerah, Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), dan Inpres yang ditangani langsung oleh kementerian. Sementara itu, dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), rata-rata hanya dapat dialokasikan sebesar Rp 60 miliar per tahun.

Bupati berharap dengan adanya komunikasi intensif dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat, realisasi pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh kabupaten dapat dipercepat.

Menteri PU RI, Dody Hanggodo menyambut baik kunjungan ini dan menerima usulan prioritas pembangunan infrastruktur di Simalungun. Pertemuan ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak hanya menunggu, tetapi aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat demi memastikan pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Kami datang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Besar harapan kami agar program-program pembangunan di Simalungun mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian PU, baik dari sisi pendanaan maupun pendampingan teknis," ujar Bupati Anton Achmad Saragih usai pertemuan.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News