Direktur MATA Pelayanan Publik: Masyarakat Lebih Berhak Atas Tanah HGU yang Ditelantarkan PTPN
Medan, MPOL Bila mengacu kepada UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, PTPN tidak berhak lagi atas bidang tanah
Sumatera Utara
Baca Juga:Hal itu tidak lepas dari kerja keras Bupati Taripar Hutabarat dan Wabup Deni Lumbantoruan memberikan data kerusakan cukup berat ke Pemerintah Pusat dan Propinsi. Salah satunya nantinya yang akan tersentuh pembangunan ruas jalan penghubung Hajoran Kecamatan Parmonangan Taput batas Tapteng sekitar 14 Km.
Medan, MPOL Bila mengacu kepada UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, PTPN tidak berhak lagi atas bidang tanah
Sumatera Utara
Medan, MPOL Aksi dua pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) akhirnya kandas setelah diringkus polisi. Bahkan, kedua kaki
Sumatera Utara
Palembang, MPOL Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mengungkap pengoplosan Gas bers
Nusantara
Taput, MPOL Bantuan Keuangan Propinsi Sumatera Utara (BKPSU) 2026 akan sokong perbaikan jalan penghubung Hajoran Taput ke batas Tapteng y
Sumatera Utara
Tanjungbalai, MPOL Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tanjungbalai, AKBP Welman Feri, S.I.K., M.I.K., menghadiri acara syukuran hari ulang
Sumatera Utara
Batu Bara, MPOL Kecelakaan lalu lintas terjadi antara truk colt diesel BD 8554 DG kontra Truk Fuso BK 8324 YO di Jalinsum Perkebunan Tanah
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali bekerja sama dengan Dompet Dhuafa dan LAZISNU (Lembaga Amil
Nusantara
Medan, MPOL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan melalui laya
Sumatera Utara
Medan, MPOL Fraksi Partai Hanura&ndashPKB DPRD Kota Medan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota M
Politik
, MPOL 2 Eks Pejabat BPN dan 2 Pejabat PTPN I Didakwa Korupsi Jual Aset Rp 263 MMedan, MPOL 2 Pejabat eks Badan Pertanahan Nasional( B
Hukum