Senin, 26 Januari 2026

Wali Kota Binjai Hadiri Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dan Alokasi TKD 2026

Refwandi Sanan - Sabtu, 24 Januari 2026 21:52 WIB
Wali Kota Binjai Hadiri Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dan Alokasi TKD 2026
Wali Kota Binjai, H.Amir Hamzah (kelima dari kiri) saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring di Binjai Command Center.(wandi
Binjai, MPOL -Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, MAP, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring di Binjai Command Center, Rabu (21/01/2026).

Baca Juga:
Rakor ini membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Terdapat dua agenda utama yang menjadi pembahasan dalam rakor tersebut. Pertama, optimasi anggaran melalui pembahasan alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 beserta panduan pemanfaatan belanja agar sesuai kebutuhan di lapangan. Kedua, pemulihan hunian masyarakat, khususnya terkait alokasi anggaran untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang akibat bencana alam.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah daerah dalam fase pasca bencana, terutama dalam percepatan perbaikan hunian masyarakat. Ia menginstruksikan agar alokasi tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 digunakan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

"Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen memberikan dukungan anggaran tambahan melalui skema TKD 2026. Saya minta para kepala daerah memastikan anggaran ini benar-benar menyentuh perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, serta segera mengirimkan data yang akurat dan valid. Jangan ada birokrasi yang menghambat hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak pasca bencana, agar roda perekonomian dapat segera berputar," tegas Tito Karnavian.

Rakor ini juga menjadi forum pembahasan teknis terkait mekanisme pelaporan penggunaan anggaran agar sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara. Dengan adanya alokasi tambahan tersebut, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera, khususnya Kota Binjai, dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Binjai turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Irsan Firdaus, S.H., M.AP., Kepala Dinas Kesehatan dr. Sugianto, Sp.OG., M.K.M., Kepala BPBD Rudi Iskandar Baros, S.T., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gelora Jaya Ananda, S.P., Kepala BPKAD Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai Putri Syawal Sembiring, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Binjai Joko Waskitono, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan Sofyan Syahputra Siregar, S.S.T.P., M.AP., Kepala Dinas Sosial Triono Julimawardi, S.Sos., M.AP., Sekretaris PUPR Hendra Sihotang, serta Pj Kepala Bapperida Binjai Arif Purnomo.(wandi)


[

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru