Terkait Anggaran Renduk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian Minta Pemerintah Pusat Bertindak Adil

Medan, MPOL - Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian mengkritik keras alokasi anggaran Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Pulau Sumatra yang dinilai tidak adil bagi Sumatra Utara (Sumut).

Baca Juga:

• Separuh Desa di Kepulauan Batu Nias Selatan Masih Gelap, Senator Penrad Siagian Desak Audit Total Program Listrik
• Anggota DPD Penrad Siagian Bongkar Ketimpangan Pendidikan di Kepulauan Nias, Soroti Sekolah Tanpa Fasilitas Layak
• Sumut Darurat Lapas, Anggota DPD RI Penrad Siagian Soroti Overkapasitas dan Minimnya SDM

Diketahui, polemik ini mencuat setelah potongan video Gubernur Sumut, Bobby Nasution, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Bobby terlihat meninggalkan forum rapat virtual karena kecewa terhadap besaran alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumut.

Rapat yang diikutinya merupakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Pulau Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Dalam kesempatan itu, Bobby mengikuti rapat secara virtual dari Medan.

Dari total Rp 56 triliun untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumut, provinsi ini hanya mendapat Rp 2,1 triliun atau 6,91 persen dari total kebutuhan.

Sementara kebutuhan riil yang dibutuhkan Sumut mencapai Rp 30,56 triliun.

Penrad menilai alokasi sebesar Rp 2,1 triliun untuk Sumut dari total Rp 56 triliun yang disiapkan pemerintah pusat adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak korban bencana.

Menurutnya, angka alokasi dana tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan riil yang tercantum dalam dokumen R3P Sumut. Padahal, data itu telah diverifikasi lintas kementerian dan lembaga.

"Ini bukan soal angka semata. Ini soal keadilan dan tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban bencana," tegas Penrad dalam keterangannya, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia menilai, perbedaan mencolok antara kebutuhan Rp 30,56 triliun dengan alokasi Rp 2,1 triliun menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat.

Penrad menuntut agar anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi untuk Sumut segera dievaluasi secara menyeluruh.

Ia meminta pemerintah pusat membuka kembali pembahasan dan menyesuaikan alokasi dengan kebutuhan faktual di lapangan.

"Negara harus bertanggung jawab atas hak kewargaan masyarakat yang terdampak bencana. Jangan sampai daerah yang mengalami kerusakan besar justru dianaktirikan," ujarnya.

Sebagai Anggota DPD RI dari Sumut, ia menegaskan akan mengawal persoalan ini agar Sumatra Utara memperoleh haknya secara proporsional dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Medan – Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, melontarkan kritik keras terhadap alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumatra Utara (Sumut).

Penrad menilai alokasi anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk Sumut dari total Rp 56 triliun yang disiapkan pemerintah pusat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak korban bencana.

Ia menyoroti ketimpangan mencolok antara kebutuhan riil Sumut yang mencapai Rp 30,56 triliun dengan alokasi yang hanya sekitar 6,9 persen dari angka tersebut.

Menurutnya, data kebutuhan itu bukan sekadar usulan, melainkan hasil verifikasi lintas kementerian dan lembaga yang tertuang dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut.

"Negara atau pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas hak kewargaan masyarakat yang menjadi korban bencana. Memberikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sama saja mengabaikan hak-hak warga yang terdampak," tegas Penrad dalam keterangan resminya, Kamis, 5 Maret 2026.

Penrad juga mengkritik keras mekanisme penganggaran yang dinilai sangat timpang.

Ia menyoroti sektor infrastruktur di Sumut yang membutuhkan dana hingga Rp 20,92 triliun, namun hanya mendapat alokasi Rp 37,32 miliar.

Menurutnya, jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk membangun satu ruas jalan utama yang rusak akibat bencana.

"Pemerintah pusat seolah buta terhadap realitas di lapangan. Saya mendesak agar rencana induk ini segera dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan dan harus berpihak pada korban bencana. Jika tidak, jangan harap pemulihan di Sumut berjalan maksimal," ujarnya.

Senator asal Sumut itu juga mengingatkan bahwa bencana merupakan persoalan kemanusiaan, bukan sekadar proyek pembangunan.

Ia meminta Presiden turun tangan langsung mengawasi proses evaluasi agar tidak ada lagi daerah yang merasa dianaktirikan dalam penanganan pascabencana.

"Keadilan untuk korban bencana tidak bisa ditawar. Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa," ucap Penrad Siagian.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News