Rabu, 15 April 2026

Fraksi Nasdem Dukung Kebijakan PUD Pasar Kota Medan Tingkatkan PAD

Redaksi - Selasa, 14 April 2026 21:15 WIB
Fraksi Nasdem Dukung Kebijakan PUD Pasar Kota Medan Tingkatkan PAD
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah didampingi Antonius Tumanggor.(ist)
Medan, MPOL: Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dari jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Baca Juga:
Dukungan ini disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Afif Abdillah didampingi Antonius Tumanggor saat memberikan keterangan pers, pada Selasa, 14 April 2026.

"Kita sangat mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh manajemen PUD Pasar Kota Medan untuk peningkatan PAD dan perbaikan manajemen," katanya.

Afif menjelaskan, berbagai program dan kebijakan yang diambil oleh manajemen PUD Pasar Kota Medan diyakini berdasarkan perencanaan yang terukur disertai berbagai pertimbangan atas masuknya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, Fraksi Nasdem meminta agar seluruh kebijakan di PUD Pasar dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan manajemen yang baik.

"Kita yakin dengan manajamen yang baik dan profesional maka target PAD dari PUD Pasar akan tercapai. Saat ini dari 53 pasar yang kita punya, pendapatannya masih bisa dikatakan terlalu kecil dan tidak layak," ujarnya.

Sementara itu, Antonius Tumanggor menyatakan salah satu kebijakan dari PUD Pasar yang banyak dikritik adalah berkaitan dengan pergantian vendor untuk bekerjasama.
Menurutnya, hal itu menjadi hal yang biasa namun harus tetap dikomunikasikan dengan baik dan mengedepankan prinsip keterbukaan.

"Kami meminta, merubah manajemen yang lama dan menciptakan manajemen yang baru itu harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi. Dirut sekarang kami yakin memang sangat ingin memperbaiki manajemen," pungkasnya.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Fraksi Nasdem juga mendorong agar direksi PUD Pasar tetap berkonsultasi dengan para stakeholder terkait baik pihak kejaksaan maupun BPK. Hal ini untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar berkaitan dengan kebijakan yang ditempuh.

"Berkonsultasi dengan stakeholder terkait itu tentu perlu untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan di PUD pasar tidak melanggar regulasi," kata Afif Abdillah.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru