Sabtu, 18 April 2026

Pemprov Sumut Apresiasi YAKOPI Gelar Konferensi Internasional Ekosistem Pesisir dan Pembangunan Berkelanjutan

Eli Marlina - Sabtu, 18 April 2026 19:34 WIB
Pemprov Sumut Apresiasi YAKOPI Gelar Konferensi Internasional Ekosistem Pesisir dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemprov Sumut Apresiasi YAKOPI Gelar Konferensi Internasional Ekosistem Pesisir dan Pembangunan Berkelanjutan Medan|MPOL : . Ajang “1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026” di Medan, Sabtu (18/4/2026), menegaskan pentingnya percepatan restorasi mangrove dan penguatan ekonomi biru di Sumatra Utara (Sumut) melalui kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyebut keg
Medan, MPOL - Ajang "1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026" di Medan, Sabtu (18/4/2026), menegaskan pentingnya percepatan restorasi mangrove dan penguatan ekonomi biru di Sumatra Utara (Sumut) melalui kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyebut kegiatan yang digelar Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) tersebut sebagai langkah konkret dalam edukasi dan aksi penyelamatan lingkungan pesisir.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran YAKOPI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penyelamatan lingkungan hingga peningkatan ekonomi berbasis pesisir," ujarnya mewakili Gubernur Sumut saat membuka konferensi internasional "1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026" di Medan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, YAKOPI telah berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung konservasi tanpa bergantung pada anggaran negara, baik dari APBD maupun APBN, sekaligus mendorong implementasi ekonomi hijau dan biru dari hulu ke hilir.

Pemprov Sumut sendiri, lanjutnya, telah menetapkan program strategis daerah untuk rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah pesisir, seperti Kepulauan Nias, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, dan Asahan.

"Kami sudah melakukan reboisasi dibeberapa titik dan akan terus berlanjut tahun ini. Program ini menjadi prioritas daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Terkait alih fungsi kawasan mangrove, Heri menegaskan pemerintah bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi kawasan.

"Kalau itu kawasan mangrove, harus dikembalikan menjadi mangrove. Tidak ada tawar-menawar. Penertiban sudah dilakukan di ribuan hektare," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriani Harefa, mengungkapkan tantangan utama dalam konservasi pesisir adalah membangun komitmen masyarakat.

"Kami bersyukur dukungan pemerintah sangat kuat. Tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat percaya bahwa upaya ini memberi manfaat ekonomi," ujarnya.

YAKOPI menargetkan restorasi mangrove seluas 3.900 hektare di Sumatera Utara pada tahun ini, dengan prioritas wilayah pesisir barat termasuk Kepulauan Nias. Secara keseluruhan, YAKOPI telah melakukan rehabilitasi sekitar 3.000 hektare di lima provinsi.

Selain fokus pada lingkungan, YAKOPI juga mengembangkan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat, mulai dari pelatihan hingga pemasaran produk lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta.

"Kami tidak hanya menanam mangrove, tetapi juga memastikan masyarakat sejahtera. Produk-produk lokal akan kami bantu dari sisi kualitas, pengemasan hingga pemasaran agar benar-benar memberikan nilai ekonomi," jelas Meilinda.

Melalui forum internasional ini, sinergi antara pemerintah, lembaga non-profit, akademisi, dan sektor swasta diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan di Sumatra Utara.

Sementara Muhammad Ridha Haykal selaku Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan YAKOPI terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya sosialisasi mengenai penggunaan karbon. "Kadang-kadang yang dipahami masyarakat dalam keseharian itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mereka atau sampah itu tidak teraktifkan, padahal bisa dimanfaatkan. Dan kami harap kepala desa bisa memberikan pemahaman itu kepada masyarakatnya," ujarnya.

Haykal menambahkan bahwa pelaksanaan program itu dilakukan terhadap 75.000 desa di Indonesia. Khusus di Sumut, program dilakukan bekerjasama dengan YAKOPI. Melalui program ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir dapat meningkat.

Konferensi internasional tersebut juga menghadirkan Kartika Listriana ST MPPM adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai narasumber yang tampil secar zoom; Anna Stablum, Business Development Director ClimeCO; Kazuhiko Kaike dari Universitas Hiroshima, Jepang; Rosmadi Fauzi dari Universitas Malaya, Malaysia; Officer Amy Merril, Direktur Eksekutif ICVCM dan lainnya. ( ina/r)

Teks foto

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Heri Wahyudi Marpaung; Direktur Eksekutif YAKOPI, Meilinda Suriani Harefa, dan para peserta konferensi internasional 1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026 berfoto bersama.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru