Menteri Pertanian Sorot Bawang Illegal Banjiri Sumut, Akademisi USU Minta Pempropsu Segera Bertindak

Medan, MPOL: Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Roy Fachraby Ginting, SH., M.K., meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar memprioritaskan keluhan petani terkait dugaan maraknya peredaran bawang ilegal di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Ahli Pidana: Dakwaan Cacat Bisa Gugurkan Pembuktian Kerugian Negara dalam Kasus Smartboard Langkat
• Polemik Chapel USU Harus Dilihat Secara Objektif, Jangan Terburu-Buru Menyimpulkan Kriminalisasi
• DKDA Peradi DKI Jakarta Nyatakan Ronald Christian SH,MH Tidak Bersalah, Akan Tempuh Upaya Hukum Atas Pemberitaan Yang Tidak Benar

Roy Fachraby Ginting meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan langkah dan tindakan tegas terhadap penyelundupan bawang ilegal sebagai upaya melindungi petani lokal serta menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret terhadap bawang ilegal yang diduga masuk melalui jalur penyelundupan tanpa sertifikat kesehatan.

Menurut Roy, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Selain itu, Roy turut mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar para pelaku maupun aktor intelektual di balik dugaan penyelundupan bawang ilegal dihukum seberat-beratnya guna memberikan efek jera.

Roy mengingatkan bahwa langkah tegas ini sangat penting karena Indonesia saat ini telah mencapai swasembada bawang.

Masuknya bawang ilegal dinilai menjadi ancaman langsung terhadap kesejahteraan petani lokal dan kestabilan pasar dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Roy Fachraby Ginting kepada Sutra Sembiring dari Aliansi Petani Bawang Sumatera Utara pada Kamis, 7 Mei 2026, di Kampus USU Medan.

Persoalan ini juga turut disampaikan oleh Muzamil Ihsan, Koordinator Pusat BEM Se-Nusantara sekaligus mahasiswa Fakultas Pertanian USU, saat pertemuan bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Mei 2026.

Sebelumnya, persoalan dugaan bawang ilegal ini telah disuarakan melalui aksi damai APBSU (Aliansi Petani Bawang Sumatera Utara) di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Selasa, 31 Maret 2026, serta dibahas dalam RDP pada Kamis, 16 April 2026.
Namun hingga kini, peredaran bawang merah yang diduga ilegal dinilai masih semakin marak di berbagai pasar di Sumatera Utara.

Petani berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan peredaran bawang ilegal demi melindungi hasil panen dan menjaga kestabilan harga bawang lokal di Sumatera Utara.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News