Pemko Binjai Pastikan Infrastruktur, Penataan Pedagang, Penertiban Kabel dan Penataan Sosial Aman Terkendali

Binjai, MPOL - Pemerintah Kota Binjai memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di ruang publik terkait kondisi infrastruktur, penataan pedagang, penertiban kabel, hingga pemerataan keadilan sosial. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Binjai, Muhammad Ikhsan Siregar, SH, MH, dalam siaran pers resmi, Sabtu (25/4).

Baca Juga:

• Yatibersa Tebar Berkah Idul Adha, 16 Hewan Kurban Dinikmati 497 KK di Sumut dan Mentawai
• Seminar Keluarga HKBP Sei Agul Medan, Maruli Siahaan Ajak Orangtua Bangun Iman Anak dari Rumah
• Bahasa Gen Z untuk Edukasi Safety Riding

Terkait kondisi jalan dan infrastruktur, Pemko Binjai menegaskan bahwa perbaikan terus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), perbaikan berupa penambalan jalan rusak telah dilakukan di sejumlah titik, di antaranya kawasan Tugu Jalan T. Amir Hamzah dan Soekarno Hatta, Jalan Olahraga (depan Masjid Agung), Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Anggrek, Jalan T. Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, kawasan Pasar Kaget, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan RA Kartini, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Ksatria, Jalan Candra Kirana, Jalan Sibolga, hingga Jalan Samanhudi. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi infrastruktur tidak diabaikan, melainkan ditangani dengan fokus utama pada keselamatan masyarakat.

Menyangkut isu ketidakadilan terhadap pedagang, Pemko Binjai membantah adanya perlakuan pilih kasih. Penertiban yang dilakukan disebut berdasarkan aturan yang berlaku, dengan perhatian khusus kepada pedagang kecil melalui upaya relokasi dan penataan agar tetap dapat menjalankan usaha secara layak. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan hukum tanpa pengecualian.

Sementara itu, terkait persoalan kabel yang dinilai semrawut, Kadis Kominfo Binjai Ikhsan Siregar menyatakan penertiban tengah berlangsung melalui kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, proses tersebut telah memasuki tahap perencanaan relokasi kabel ke bawah tanah (subduct), yang nantinya akan dilaksanakan oleh pihak ketiga di bawah koordinasi APJATEL sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam hal keadilan sosial, pemerintah memastikan berbagai program bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi agar tepat sasaran.

Melalui pernyataan ini, Pemko Binjai menegaskan komitmennya untuk terus bekerja dan tidak sekadar merespons isu. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kota dengan mengedepankan informasi yang benar serta sikap yang konstruktif. (Sup MY)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News