Hadi Suhendra Fokus Lapangan Kerja Hingga BBM Nelayan di Medan Utara

Medan, MPOL -Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH, menegaskan komitmennya mengawal berbagai program penanggulangan kemiskinan di kawasan Medan Utara, mulai dari membuka akses lapangan kerja bagi warga setempat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, hingga memperjuangkan penyelesaian persoalan BBM subsidi nelayan.

Baca Juga:

Komitmen tersebut disampaikan Hadi Suhendra saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di dua lokasi, yakni di Jalan Sumatera No. 01 Belawan, Kel. Belawan II, Sabtu (13/6/2026), dan di Jalan Pusara Blok 13 Sicanang, Kel. Sicanang, Minggu (14/6/2026).

Dalam sosialisasi tersebut, Hadi Suhendra menegaskan pentingnya keterlibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Belawan untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat. Ia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan mendata jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di perusahaan-perusahaan tersebut.

"Saya minta perusahaan-perusahaan yang ada di Belawan memberikan kesempatan kepada anak-anak Belawan untuk bekerja. Jangan sampai ada praktik pungutan atau biaya masuk kerja. Jika ada oknum yang meminta uang untuk memasukkan kerja, laporkan kepada saya," tegas Hadi Suhendra.

Selain akses pekerjaan, pria yang akrab disapa Hendra ini menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan perumahan hingga pemberdayaan usaha masyarakat.

Menurutnya, tidak boleh ada lagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Belawan yang putus sekolah karena persoalan biaya pendidikan. Pemerintah, kata dia, telah menyediakan berbagai program bantuan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemko Medan telah mendorong alokasi sekitar 30 persen anggaran pembangunan Kota Medan untuk kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.

"Medan Utara merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Karena itu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas," ujarnya.

Pada sesi dialog, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi bagi nelayan, kondisi jalan yang rusak, proyek pembangunan yang belum selesai, persoalan banjir, hingga kebutuhan lahan pemakaman baru karena sejumlah tempat pemakaman umum di Belawan telah penuh.

Menanggapi keluhan tersebut, Hendra memastikan persoalan BBM subsidi nelayan telah menjadi perhatian DPRD Kota Medan dan akan segera dibahas bersama pihak Pertamina guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat nelayan.

Hendra juga berjanji mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, dan kebutuhan lahan pemakaman yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Sementara itu, Camat Medan Belawan Robby Kurniawan, menyatakan pihaknya siap mengevaluasi pemanfaatan aset pemerintah yang selama ini digunakan sebagai bank sampah dan membuka peluang menjadikannya sebagai sarana pelatihan masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmennya menjaga transparansi penyaluran bantuan sosial serta meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan.

Lurah Sicanang, Fransiska, berharap sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan warga Belawan, khususnya di Kelurahan Sicanang. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News