Rico Waas: Pembenahan Belawan Tak Bisa Parsial, Legalitas Lahan hingga Rob Harus Dituntaskan

Medan, MPOL -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pembenahan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, kawasan pesisir yang menjadi satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki laut itu membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari persoalan legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Kukuhkan Paskibraka Kota Medan, 48 Putra-Putri Terpilih Siap Kibarkan Sang Merah Putih di HUT ke- 81 Republik Indonesia
• Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII: Jaga Nama Baik Kota, Bangun Jejaring, Bawa Pulang Pengalaman
• Rico Waas Nonaktifkan Lurah Aur, Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Penyalahgunaan Wewenang

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang kolaborasi antara LMB dengan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dalam mendukung pembangunan Belawan.

"Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus," kata Rico Waas.

Wali Kota mengatakan, Belawan aset strategis Medan karena memiliki kawasan laut dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata dengan baik.

Rico Waas menilai salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah legalitas lahan. Banyak kawasan permukiman berada di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan infrastruktur kerap terkendala.

"Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa, apakah pemerintah, Pelindo atau pihak lainnya. Menurutnya, persoalan seperti itu menunjukkan masih perlunya sinkronisasi antarlembaga.

Karena itu, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas.

"Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemko, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," katanya.

Selain persoalan lahan, Rico Waas juga menyoroti perlunya penataan kawasan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang terus terjadi di Belawan. Menurutnya, relokasi harus dipersiapkan secara matang, tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga menjamin keberlangsungan pekerjaan masyarakat.

Ia menyinggung pengalaman relokasi ke Kampung Nelayan yang tidak berjalan optimal karena sebagian warga memilih kembali ke tempat asal bahkan menjual rumah yang diberikan akibat lokasi dinilai terlalu jauh dari mata pencaharian mereka.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News