Dihadiri Anggota DPR RI H Ashari Tambunan, Pemkab Sergai Gelar Sosialisasi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Serdang Bedagai, MPOL - Penguatan kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons saat bencana terjadi. Ketersediaan logistik, peralatan, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor harus dipersiapkan sejak dini mengingat tingginya ancaman bencana di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Wabup Sergai Adlin Tambunan Tinjau dan Berikan Bantuan bagi Korban Angin Puting Beliung di Desa Blok 10
• Dinas PUTR Sergai Gelar Forum Konsultasi Publik, Perkuat Standar Layanan PBG dan SPAM Berbasis Digital
• Polemik P3A Desa Sei Rejo Berakhir, Musyawarah Tetapkan Iqbal Alkindi sebagai Ketua Baru

Pesan itu disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Suwanto Nasution, S.Pd, MM, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dalam Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai, Sei Rampah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI H. Ashari Tambunan, jajaran Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), unsur BPBD Provinsi Sumatera Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, kepala desa, lurah, relawan, hingga tokoh masyarakat.

Sekdakab Sergai menyebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Sergai.

"Kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk perhatian yang sangat berarti bagi keselamatan masyarakat Sergai. Sinergi seperti ini menjadi modal penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana," ujar Suwanto Nasution.

Ia menjelaskan, secara geografis Sergai memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir sepanjang sekitar 55 kilometer yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dataran rendah, kawasan pertanian dan perkebunan, hingga wilayah perbukitan. Kondisi tersebut menjadikan daerah ini rentan terhadap banjir, banjir rob, abrasi, angin puting beliung, cuaca ekstrem, kebakaran, maupun tanah longsor.

Berdasarkan data BPBD, pada 2024 banjir berdampak terhadap 3.810 kepala keluarga (KK) atau 10.813 jiwa, sementara bencana puting beliung memengaruhi 73 KK atau 263 jiwa. Setahun kemudian, dampaknya meningkat signifikan. Akumulasi banjir pada 2025 mencapai 22.744 KK atau 89.723 jiwa, sedangkan puting beliung berdampak kepada 1.071 KK atau 3.781 jiwa.

"Di balik angka-angka tersebut terdapat masyarakat yang kehilangan rasa aman, terganggunya pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga mata pencaharian. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda," kata Suwanto.

Menurutnya, pengalaman menghadapi berbagai bencana menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan sangat ditentukan oleh kesiapan logistik, peralatan, personel, sistem komunikasi, serta koordinasi antarinstansi. Namun, BPBD Sergai masih menghadapi keterbatasan sarana jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, panjang garis pantai, serta potensi terjadinya bencana di beberapa lokasi secara bersamaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI H. Ashari Tambunan menekankan bahwa paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari sekadar penanganan pascabencana menjadi penguatan langkah-langkah pencegahan. Menurut Bupati Deli Serdang periode 2014-2023 itu, upaya mitigasi jauh lebih efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

"Preventif jauh lebih penting daripada hanya menangani setelah bencana terjadi. Yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana meminimalisasi kerugian melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat," ujar Ashari.

Ia mencontohkan persoalan banjir yang kerap berulang di sejumlah daerah. Menurutnya, normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir seharusnya dilakukan sebelum musim hujan tiba agar risiko bencana dapat ditekan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang intensif dengan kementerian teknis agar berbagai usulan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.

Ashari juga mengingatkan agar kegiatan sosialisasi tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Forum seperti ini, menurutnya, harus mampu menghasilkan pemetaan persoalan, memperkuat koordinasi antarlembaga, sekaligus melahirkan solusi yang dapat diterapkan di lapangan. (ARM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News