Kasus Penyadapan Presiden Jadi Ujian Slogan "Polri Bersama Masyarakat"

Medan, MPOL -Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dinilai sebagai ujian berat bagi slogan baru Polri, "Polri Bersama Masyarakat". Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., menyebut penanganan kasus ini akan menentukan wajah Polri dalam satu dekade ke depan.

Baca Juga:

• "Pengkhianatan dari Dalam": OK Saidin Ajak Bangsa Belajar dari Kasus Penyadapan
• Guru Besar USU Desak Pengawasan Ketat atas Perangkat Penyadapan Negara
• Penyadapan, Makar, dan Ujian bagi Bhayangkara Rakyat

"Perubahan slogan dari 'Presisi' menjadi 'Polri Bersama Masyarakat' bukan sekadar pergantian kata. Slogan itu menuntut profesionalisme yang berakar pada rakyat," kata Saidin, penulis buku Bhayangkara Rakyat (2026).

Dalam bukunya, Saidin memetakan tantangan masa depan Polri ke dalam tiga kategori: ancaman kejahatan, legitimasi dan relasi dengan publik, serta persoalan internal kelembagaan. Menurutnya, kasus penyadapan ini menyentuh ketiganya sekaligus.

"Ini kejahatan berbasis teknologi, ia menggerus legitimasi, dan ia lahir dari kegagalan pengawasan internal. Kemampuan teknis menyadap yang tinggi, tanpa integritas dan pengawasan, justru berbalik menjadi ancaman," ujarnya.

Saidin menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai ulah individu. Ia mengingatkan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa yang memperlihatkan penyimpangan dapat menjangkau level pimpinan. Budaya tutup mulut dan solidaritas negatif, katanya, membuat pelanggaran sulit terungkap.

"Penyadapan yang berlangsung lebih dari setahun hampir mustahil berjalan tanpa diketahui orang lain di dalam organisasi. Pertanyaannya, mengapa tidak ada yang bersuara lebih awal?" katanya.

Ia mendorong Polri membangun sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang berada di luar rantai komando, agar laporan tidak tersaring oleh atasan yang terlibat. Polri juga perlu mengubah solidaritas negatif menjadi solidaritas profesional.

Dalam peta jalan transformasi Polri 2026–2045 yang ia usulkan, tahap pertama (2026–2030) difokuskan pada pemulihan legitimasi dan integritas. "Kasus ini datang tepat di awal tahap itu. Ia bisa menjadi batu sandungan, atau justru momentum," ujar Saidin.

Menurut dia, penanganan yang tuntas dan transparan akan menjadi pesan kuat bagi seluruh anggota. "Jabatan setinggi apa pun tidak menjamin kekebalan. Kesetiaan polisi bukan kepada orang atau jabatan, melainkan kepada hukum dan rakyat," katanya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News