HIMMAH Sumut Laporkan Kasus Perambahan Hutan Lindung di Langkat ke Poldasu

Medan, MPOL - - Tabir Kasi Humas Polres Binjai Iptu MG, eks Kapolsek Tanjung Pura, Sumut , yang diduga terlibat dalam kasus perambahan hutang lindung kini dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.Kasus yang diduga melibatkan mantan polisi ini menuai sorotan oleh Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH ) Sumut. HIMMAH melaporkannya ke Polda Sumut Senin 10 Agustus 2026, dan diterima AKP P Sialagan serta AKBP Daulat Simamora.

Baca Juga:

• Sekretaris PW HIMMAH Sumut Desak Kapolres Langkat Berantas Bajing Luncat di Wampu dan Tanjung Beringin
• Wagub Sumut Ajak Kader HIMMAH Jadi Agen Perubahan dan Mitra Strategis Pembangunan
• PP HIMMAH Kecam Pelindo, Akses Jalan Pelabuhan Belawan Hancur, Empati Sosial Dipertanyakan

Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Abdul Halim, menyampaikan IPTU MG saat menjabat sebagai Kasi Humas Polres Binja berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/520/VIII/KEP/2026 tertanggal 5 Agustus 2026 yang ditanda tangani Karo SDM Polda Sumut, Kombes Pol Yusuf Rahmanto.

Kapolda Sumut pun diminta untuk memerintah kan jajaranya mengusut kasus perambahan hutan lindung yang melibatkan IPTU MG mantan Kapolsek Tanjung Pura.

"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang oknum aparat kepolisian sekalipun. Hutan yang seharusnya dilindungi diduga malah dijadikan ladang kelapa sawit miliknya selama bertahun tahun," tegas Halim.

HIMMAH Sumut juga meminta Kabid Propam segera memeriksa IPTU MG atas dugaan pelanggaran kode etik berat tersebut.

Mereka menuntut pemberian sangsi pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH) serta penempatan khusus (patsus) selama preses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.

Selain itu, Dirreskrimsus Polda Sumut bisa mengusut tuntas dugaan tindak pidana kehutan yang diduga dilakukan IPTU MG.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana dibidang kehutanan, yakni pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah serta Pasal 92 ayat (1) huruf a,jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a undang undang nomor;18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

"Perbuatannya diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda msksimal Rp 75 juta miliar.

IPTU MG jangan berdalih sebagai korban dengan alibi tidak tahu bahwa itu kawasan hutan lindung, beliau sudah lama bertugas di Langkat dan menempati sejumlah posisi strategis,.Bagaimana mungkin seorang perwira pertama tidak paham persoalan hutan lindung ," kata Halim. (SUP MY).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News