Maret Samuel Sueken: Gibran Bukan Pihak dalam Perkara Suket

Medan, MPOL - Ketua Umum sekaligus Pendiri Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tentang Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dijadikan dasar untuk mendesak Wapres mundur dari jabatannya.MA melalui putusan kasasi yang diucapkan pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan H.M. Subhan dan menyatakan tidak sah Suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta yang sebelumnya tidak menerima gugatan tersebut. Dalam perkara itu, pihak yang digugat adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerbit Suket.

Baca Juga:

• JPKP Siap Kawal Agenda Sidang Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Palsu Jokowi di PN Jakarta Timur
• JPKP Dampingi Petani Tanam Pohon Bantaran Sungai Pelawi
• JPKP Minta Kasus Penghujat Ijazah Jokowi Diselesaikan Lewat Pengadilan Terbuka

Menurut Maret Samuel Sueken, fakta hukum terpenting dalam perkara tersebut adalah kedudukan Gibran yang sama sekali bukan pihak, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun tergugat intervensi. Merujuk keterangan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 10 November 2026, ia menyebut Gibran karenanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum atas putusan itu.

"Yang kalah adalah penerbit Suket, bukan pemilik Suket. Ibaratnya, ada orang yang mempermasalahkan sertifikat rumah yang saya beli lunas dan sudah saya tempati, tapi yang digugat adalah BPN tanpa melibatkan saya. Lalu BPN kalah, dan kemudian saya mau diusir dari rumah saya sendiri. Tentu itu tidak bisa diterima," ujar Maret Samuel Sueken, Rabu (11/11/2026).

"Gibran tidak pernah diberi kesempatan membela diri sebagai pihak yang terdampak di pengadilan, lalu tiba-tiba disuruh mundur. Kami relawan JPKP tidak akan tinggal diam," tegasnya.

Ia menambahkan, pasangan Prabowo–Gibran merupakan satu paket mandat sekitar 96 juta pemilih yang sah ditetapkan KPU dan telah dilantik MPR pada 20 Oktober 2024. Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Karena itu, JPKP menilai wacana pemakzulan yang didasarkan pada putusan Suket tidak memiliki landasan hukum.

JPKP juga merujuk Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan kewajiban bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Dengan ijazah sarjana yang dimiliki Gibran dan pernyataan memenuhi syarat dari KPU, JPKP berpandangan syarat pendidikan Gibran tetap terpenuhi selama ketentuan tersebut belum dibatalkan. Ketum JPKP pun menginstruksikan konsolidasi nasional untuk mengawal Presiden dan Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan pada 2029.

JPKP Sumut Rapatkan Barisan

Menanggapi instruksi tersebut, Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Rudy Chairuriza Tanjung, S.H., menyatakan seluruh jajaran JPKP di Sumut siap bergerak dalam satu komando.

"Instruksi Ketua Umum sudah jelas, dan kami di Sumatera Utara siap melaksanakannya sepenuhnya. Kami segera mengonsolidasikan pengurus dan relawan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran sampai 2029," kata Rudy di Medan.

Sebagai advokat, Rudy menilai persoalan ini harus dilihat dengan kacamata hukum acara yang benar. Menurutnya, asas audi et alteram partem mengharuskan setiap orang yang kepentingannya akan terdampak diberi kesempatan untuk didengar sebelum dibebani akibat suatu putusan.

"Putusan PTUN pada dasarnya menguji tindakan pejabat penerbit keputusan, yakni soal kewenangan dan prosedurnya. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sendiri memberi ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan tetapi tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan. Jadi tidak tepat jika putusan atas sebuah surat keterangan langsung dijadikan alasan untuk mencopot pejabat negara yang dipilih rakyat," jelasnya.

Rudy menegaskan, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat ditempuh melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan alasan yang ditentukan secara limitatif. "Di luar jalur itu, desakan mundur hanyalah opini politik, bukan konsekuensi hukum," ujarnya.

Ia sekaligus mengimbau seluruh kader dan relawan JPKP di Sumatera Utara untuk tetap tenang, tidak terpancing provokasi, dan menghormati lembaga peradilan. "Kami menghormati putusan pengadilan dan perbedaan pendapat. Pengawalan kami lakukan dengan cara-cara yang sah, yaitu konsolidasi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional," pungkas Rudy.

(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News