Proyek Jasa Konsultasi Inventarisasi di Dinas Perikanan Langkat TA 2025 Menyisakan Persoalan Serius

Langkat, MPOL - - Proyek jasa konsultasi inventarisasi wilayah pesisir di Dinas Perikanan Kab.Langkat Tahun Anggaran 2025 menyisakan persoalan serius. Auditor menemukan indikasi ketidak sesuaian dalam pelaksana pekerjaan, mulai dari perencanaan yang dinilai tidak matang hingga dugaan pencantuman tenaga ahli dan tenaga pendukung fiktif oleh perusahaan rekanan.Temuan tersebut terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan auditor yang diperoleh Media Rabu (11/9). Sorotan tertuju pada tiga paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir di Kec.Gebang, Tanjung Pura,dan Secanggang yang seluruhnya dikerjakan oleh satu perusahaan, PT AU.

Baca Juga:

• Terima Penghargaan API 2026, Penrad Siagian Ingatkan Politisi Tetap Konsisten pada Nilai Perjuangan
• Senator Haji Uma: Putusan MA Final, Polemik Wakil Presiden Harus Segera Diselesaikan
• Plt Bupati Langkat Tiorita Tekankan Kinerja Perangkat Daerah Harus Berdampak Nyata

Peket pekerjaan yang semestinya menjadi bagian dari upaya pemetaan potensi dan pengelolaan wilayah pesisir itu justru menyimpan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Dalam laporan pemeriksaan, auditor menyoroti perencaan kegitan yang tidak memadai.

Pelaksanaan pekerjaan disebut tidak sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan. Persoalan semakin serius ketika auditor menemukan ketidak sesusian antara personel yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan tenaga yang benar benar melaksanakan pekerjaan.

Pada masing masing paket, PT AU mencantumkan empat tenaga ahli dan tenaga pendukung. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, ketiga pekerjaan tersebut diduga hanya dilaksanakan oleh satu orang berinisial MDS.

Tak hanya sejumlah personel yang diperdoalkan, latar belakang pendidikan MDS juga disebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyarakan dalam KAK.

Temuan ini memunculkan dugaan bahwa pencantuman tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam dokumen pekerjaan tidak mencerminkan kondisi pelaksanaan yang sebenarnya.

Dampaknya bukan sekedar administrasi. Auditor menilai hasil pekerjaan jasa konsultasi tersebut tidak sesuai dengan dengan perencanaan maupun kebutuhan Dinas Perikanan Kab.Langkat

Kondisi ini sekaligus mempertanyakan kualitas pengawasan terhadap proyek yang mempergunakan anggaran daerah tersebut. Sebab, keberadaan tenaga ahli dan pendukung merupakan bagian penting dalam pekerjaan konsultasi terlebih kegiatan yang berkaitan dengan investarisasi wilayah pesisir dan membutuhkan kompetensi teknis.

Dalam laporan itu, auditor juga menyoroti lemahnya pengendalian dari pihak internal dinas. Kepala Dinas Perikanan Langkat selaku pengguna anggaran dinilai tidak cermat dalam melakukan pengawasan anggaran.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memastikan tidak keterlibatan personel, baik tenaga ahli maupun tenaga pendukung, sebagai mana tercantum dalam perjanjian kerja.

Lebih jauh Kepala Dinas Perikanan Langkat yang juga bertindak srbagai PPK disebut tidak menyusun dan menetapkan KAK serta HPS secara memadai.

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan sejakntahap perencanaan hingga pelaksanaan. Padahal, dokumen perencanaan dan pengawasan personel semestinya menjadi instrumen utama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan menghasilkan keluaran yang dibutuhkan.

Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kab.Langkat, Basrah Pordomuan membenarkan adanya temuan auditor tersebut.

"Ya benar, " ungkapnya singkat. (SUP MY).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News