Rabu, 18 November 2026

Sekjen SIP Edison Marbun Minta Kadis Dlhk Sumut Dicopot

Dugaan-dugaan Manipulasi Anggaran 9,04 M dan Kerusakan Ekosistem Tahura Sibayak
Alfiannur - Rabu, 18 November 2026 20:55 WIB
Sekjen SIP Edison Marbun Minta Kadis Dlhk Sumut Dicopot
Sekjen SIP Edison Marbun saat orasi dalam aksi damai Lintas 98 Sumut di Mapolda Sumut belum lama berselang, dalam mendukung Kapolri mengusut kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.(Dok: Ist).
Medan, MPOL - Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengevaluasi kinerja Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung, dan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Desakan tersebut disampaikan Edison Marbun saat berbicara dengan wartawan di JW Marriot Hotel Medan,Rabu,(18/11/2026). Desakan Edison Marbun ini menyikapi aksi dan orasi mahasiswa yang menyebut dirinya Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara(FMPP-SU), pada 5 November 2026 lalu. Mempertanyakan transparansi tujuh paket, dengan nilai total 9,04 M di Dlhk Sumut.

Baca Juga:
Dimana disoroti kegiatan seperti pengadaan bibit tanaman, layanan internet, serta jasa tenaga keamanan dan pramubakti. Koordinator aksi-Adi, tegas minta Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas diperiksa dalam penyaluran anggaran yang diduga bermasalah tersebut. Apalagi ada dianggarkan dan direalisasikan dana bagi sejumlah tanaman dan pohon, sementara diwaktu yang sama diinformasikan lembaga donor asing non pemerintahan memberikan sejumlah bibit tanaman dan pohon untuk disalurkan oleh Dlhk.

Massa aksi bahkan meminta dokumen pengadaan dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara anggaran, realisasi pekerjaan, spesifikasi, serta barang atau jasa yang diterima.

Dan dijawab Sekretaris DLHK Sumut, Ari Harahap, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran telah melalui proses pengawasan. Ary juga menjelaskan bahwa pengadaan bibit pada 2025 menggunakan sumber anggaran APBD dan APBN serta menyebut adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 2024.

Selain dugaan manipulasi dan tidak transparannya anggaran 9,04 M diatas, Edison Marbun juga mempertanyakan kerusakan ekosistem Tahura Gunung Sibayak, dengan ada kegiatan yang merubah bentang alam, dimana jalur pendakian yang selama ini ada, dengan peralatan berat dilapangan disebut dirubah menjadi jalur trek motor trail.

Edison menilai, DLHK Sumut memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi aktivitas perusahaan, menjaga kawasan hutan, mencegah pencemaran lingkungan, serta memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap kerusakan ekosistem.

"Pengawasan terhadap perusahaan, kawasan kehutanan, dan pencemaran lingkungan harus berjalan maksimal. Termasuk berbagai dugaan persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ini perlu mendapat perhatian serius Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kami meminta dilakukan evaluasi terhadap Kepala DLHK Sumut," keras ujar Edison Marbun.

Perubahan Bentang Alam Tahura Sibayak

Edison Marbun juga mengaitkan kinerja Dlhk Sumut dengan adanya surat Himpunan Pengusaha Indonesia (HPI) Kabupaten Karo terhadap kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak.

Dalam surat tersebut, HPI Kabupaten Karo menanggapi pemberitahuan resmi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan tertanggal 13 Oktober 2026 dan 10 November 2026 soal penutupan sementara jalur pendakian.

Dalam suratnya organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi antara alasan penutupan jalur pendakian dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Mereka menilai kebijakan pengelolaan kawasan harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Kinerja UPTD Tahura Bukit Barisan dan fungsi pembinaan serta pengawasan DLHK Sumut patut menjadi perhatian", keras Edison Marbun.

Bahkan sebut Edison Marbun, kebijakan mitigasi risiko bencana yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat Gubsu M. Bobby Afif Nasution, terkesan tidak didukung Dlhk dalam kasus Dugaan Perubahan Bentang Alam Tahura Sibayak.

"Gubernur Bobby Nasution bicara tentang mitigasi bencana, mengapa Kadis Dlhk terkesan tidak melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan seperti yang terjadi di Tahura Sibayak", tanya Edison Marbun.

Surati Kejatisu

Terkait dugaan manipulasi anggaran dan indikasi kerusakan hutan Tahura Sibayak ini menegaskan, SIP (Satgas Inti Prabowo) akan segera menyurati Kejatisu.

"Semua persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik maupun merugikan kepercayaan lembaga donor. Baik soal anggaran, juga soal perubahan Bentang alam Tahura Sibayak", ujar Marbun.

"Pendampingan hukum tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh kegiatan telah bebas dari kemungkinan penyimpangan. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan, administrasi, spesifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran tetap dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga berwenang", tutup Edison Marbun. (fitri)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru