Kamis, 19 November 2026

LPS Perkuat Perlindungan Pemegang Polis, Kewenangan Resolusi Perusahaan Asuransi Diperluas

Hendro - Kamis, 19 November 2026 19:02 WIB
LPS Perkuat Perlindungan Pemegang Polis, Kewenangan Resolusi Perusahaan Asuransi Diperluas
Parapat, MPOL - – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperoleh penguatan kewenangan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, khususnya industri asuransi. Penguatan tersebut tertuang dalam amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan mandat tambahan kepada LPS untuk melakukan resolusi perusahaan asuransi.Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan Kantor Perwakilan LPS I bersama insan pers dan jurnalis wilayah Sumatera Utara di Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga:
Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto. Dalam sambutannya, Jimmy mengatakan, LPS memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada masyarakat.

Menurutnya, edukasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan, khususnya di wilayah Sumatera.

Jimmy juga menekankan pentingnya peran media dan jurnalis sebagai mitra strategis LPS dalam menyampaikan informasi kebijakan secara akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

"Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan jurnalis dan media yang senantiasa aktif dalam membagikan informasi kebijakan LPS terkini kepada masyarakat," ujar Jimmy.

Perkuat Stabilitas Industri Asuransi

Dalam sesi pemaparan materi, Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, menjelaskan penguatan peran LPS pascaamandemen UU P2SK.

Aditya menyampaikan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas kewenangan LPS, termasuk penambahan mandat untuk melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi.

Kewenangan tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya ekosistem industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas sektor asuransi nasional.

"Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung terwujudnya ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis apabila terjadi kegagalan perusahaan asuransi," jelas Aditya.

Ia menambahkan, program penjaminan polis nantinya menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mekanisme penanganan perusahaan asuransi bermasalah.

Dengan adanya program tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional diharapkan semakin meningkat.

Aditya juga mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan program penjaminan polis, seperti Malaysia, Korea Selatan, Kanada, dan Inggris. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa program penjaminan polis yang kredibel dapat mendorong pertumbuhan industri melalui peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

"Ke depan, LPS akan terus memperkuat berbagai upaya dalam mempersiapkan aktivasi program penjaminan polis melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan," tutup Aditya.

Melalui perluasan mandat tersebut, LPS diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat ketahanan industri asuransi di Indonesia. (Dro/R).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru