Belawan, MPOL -
Bea Cukai Belawan mencanangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (
WBBM) pada Selasa (17/11). Pencanangan itu dirangkai dengan forum komunikasi publik. Di forum ini, pengguna jasa, instansi pemerintah, akademisi, dan media menyampaikan pandangan serta masukan untuk layanan kepabeanan di Pelabuhan Belawan.
Baca Juga:
Kepala Kantor
Bea Cukai Belawan Agus Sujendro dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara Rudy Rahmaddi menandatangani piagam pencanangan di Aula Lantai III kantor tersebut. Pencanangan 2026 menjadi langkah menuju target predikat
WBBM pada 2027.
Rudy mengingatkan bahwa pencanangan tidak boleh berhenti pada seremoni, dokumen komitmen, atau pemenuhan indikator administratif. Menurut dia, nilainya ada pada pelayanan sehari-hari: informasi yang akurat, respons yang baik atas pertanyaan, menghargai waktu pengguna layanan, dan perlakuan yang adil bagi setiap orang. "Saya juga meminta jajaran
Bea Cukai Belawan menjaga integritas dan tidak memaklumi penyimpangan sekecil apa pun. Terus terapkan budaya kerja yang terbuka terhadap evaluasi dan terus memperbaiki proses."
Komitmen pelayanan itu tergambar dari pengalaman pengguna jasa. Perwakilan pengguna jasa mengungkapkan bahwa 99 persen pelayanan
Bea Cukai Belawan sudah baik. Ia juga menyatakan
Bea Cukai Belawan tidak pernah menerima gratifikasi dari pihak perusahaan, dan berharap budaya itu terus dijaga. Selain itu harapannya adalah pengurusan dokumen kepabeanan terus membaik seiring pencanangan
WBBM.
FORMABEM menyampaikan apresiasi serupa. Forum ini juga mengajak
Bea Cukai Belawan mendorong eksportir dan importir di Belawan agar lebih peduli pada masyarakat sekitar pelabuhan, bersama Pelindo dan KSOP.
Dari kalangan kampus, Direktur Kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara menyoroti pentingnya hilirisasi. Tanpa hilirisasi, menurut dia, Indonesia akan terus menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah lalu membeli kembali produk olahannya.
Agus menyatakan
Bea Cukai Belawan mendukung hilirisasi agar nilai tambah industri dirasakan masyarakat Sumatera Utara. Ia menyebut fasilitas yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha, antara lain penundaan dan pembebasan bea masuk. Untuk ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, pengawasan dibantu uji laboratorium oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai Medan. Ketepatan jenis komoditas berpengaruh pada penerimaan negara dan pada penetapan barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya.
Dalam paparannya, Agus juga menyampaikan sejumlah indikator layanan. Dwelling time, atau lama peti kemas tertahan di pelabuhan, tercatat 3,28 hari pada Oktober 2026. Angka ini turun dari 4,30 hari pada Januari dan dari puncaknya, 6,77 hari, pada Juni. Adapun customs clearance time tercatat 0,47 hari, lebih cepat dari target 0,525 hari.
Penerimaan kepabeanan Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.743,91 miliar, atau 162,6 persen dari target tahunan Rp1.687,86 miliar. Bea keluar menjadi penyumbang terbesar dengan Rp2.093,55 miliar, dan hampir seluruhnya berasal dari ekspor CPO dan produk turunannya. Sepanjang 1 Januari hingga 13 November 2026, kantor ini juga mencatat 144 penindakan dengan perkiraan nilai barang sekitar Rp430,46 miliar.
Agus menambahkan, "Setiap masukan yang disampaikan hari ini akan kami dalami sebagai bahan perbaikan layanan. Pencanangan
WBBM ini adalah komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik menuju predikat
WBBM pada 2027," pungkas Agus. (Rin)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani