Peluang Pilgubsu Melawan Kotak Kosong Sangat Besar

Medan, MPOL - Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN) Muhammad Ikhyar Velayati, mengatakan potensi Pilgubsu akan melawan kotak kosong sangat memungkin terjadi, jika Poros PDIP menyatu dengan Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Juga:

• Sengketa Pilgubsu, PMPHI Sumut Berharap MK Jangan Lagi Takut Kepada Mantan Penguasa
• Gandi: Edy Akan Menang Di MK Jika MK "Mengetahui" Prabowo Bukan Anak Buah Jokowi
• PMPHI Sumut: Keinginan Presiden Agar Pilkada Dikembalikan Ke DPRD Karena Banyak Kecurangan Yang Dilakukan Penguasa

Hal tersebut di katakan Ikhyar saat di tanya awak media paska podcast di waspada tv di Medan, Minggu sore (7/7/2024)

"Sangat besar terjadi pilgubsu 2024 akan melawan kotak kosong, hal ini bisa terjadi jika dua poros politik di Jakarta, yaitu Koalisi Indonesia Maju dan poros PDIP bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto, makanya jangan terkejut nanti Bobby-Nikson melawan kotak kosong dalam Pilgubsu 2024," kata Ikhyar sambil tertawa

Menurut Aktivis 98 ini, penyatuan dua kekuatan politik, yaitu KIM dan Poros PDIP akan mempengaruhi peta politik di Daerah.

"Ada beberapa faktor yang bisa mendorong terjadinya penyatuan dua poros politik di tingkat nasional dan ini berpengaruh pada peta politik daerah, pertama, presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan kabinet persatuan yang mengakomodir seluruh parpol yang ada, sehingga kerja kerja kabinet ke depan menuju Indonesia emas 2045 berjalan dengan aman tanpa gangguan dari oposisi politik, kemudian yang kedua, parpol yang ada di parlemen, juga menginginkan kadernya masuk dalam kabinet, artinya persatuan antar parpol saat ini merupakan kebutuhan objektif dan subjektif Partai politik,' ungkap Ikhyar.

Ikhyar menambahkan, aspek lain yang mendorong persatuan tersebut adalah, sebahagian elit PDIP yang cukup berpengaruh, misalnya kelompok Puan Maharani cs juga ingin PDIP bergabung dalam kabinet persatuannya Prabowo Subianto, dan yang terakhir, di beberapa provinsi besar, PDIP belum mengumumkan Gubernur maupun Walikota yang akan di usung, sehingga lebih mudah untuk menyatukannnya dalam koalisi besar dalam agenda pilkada serentak 2024. Jika semua kepala daerah sudah satu barisan dengan presiden terpilih, maka kerja kerja prioritas ke depan akan satu irama dan satu komando, karena ujung tombak untuk menjalankan program tersebut tentunya adalah kepala daerah," ungkap Ikhyar

Tetapi Ikhyar mengingatkan aspek negatif dari tidak adanya oposisi dalam pemerintahan

"Sisi negatif pemerintahan tanpa oposisi juga ada, yaitu cenderung korup, otoriter dan Abuse of power," Ikhyar mengingatkan.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News