Perkuat RUU HPI, Maruli Siahaan Tekankan Perlindungan Hak WNI dan Kedaulatan Hukum di Batam
Kepri, MPOL Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik
Nusantara
Medan, MPOL - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur melaksanakan kegiatan penagihan dengan melakukan penyitaan aset milik wajib pajak PT RI. Penyitaan ini dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) terhadap wajib pajak yang berlokasi di Medan dengan lokasi aset sita wajib pajak berada di kabupaten Deli Serdang, tepatnya di gudang yang terletak di Kawasan Industri Medan (KIM), Tanjung Morawa.
Baca Juga:
Aset yang disita berupa dua puluh tiga unit sepeda motor trail, yang merupakan bagian dari aset perusahaan PT RI. Langkah penyitaan ini diambil sebagai upaya penagihan atas utang pajak yang belum diselesaikan oleh wajib pajak, dengan total utang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Arridel Mindra, Kamis, (5/9/2024) di Medan, menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penagihan lainnya tidak mendapatkan respons yang memadai dari wajib pajak.
"Kegiatan sita ini berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang berlaku. Kami terus berkomitmen untuk menegakkan kepatuhan pajak demi keadilan dan kepastian hukum," ujar Arridel.
Terkait aset yang disita, Arridel menjelaskan bahwa aset tersebut akan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku jika PT RI tidak segera melunasi utang pajaknya. Hasil lelang nantinya akan digunakan untuk menutupi utang pajak yang belum dibayarkan.
"Kami memberikan kesempatan kepada PT RI untuk melunasi utangnya sebelum proses lelang dilakukan. Jika tidak, kami akan melanjutkan dengan prosedur lelang," jelasnya.
Kegiatan penyitaan ini mencerminkan keseriusan Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan. Dengan tindakan ini juga, diharapkan dapat menciptakan efek patuh bagi wajib pajak yang tidak patuh dan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara.**
Kepri, MPOL Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik
Nusantara
Medan, MPOL Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H. selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI
Peristiwa
Medan, MPOL Dana kelolaan (AUM) industri Reksa Dana di Indonesia pada akhir tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 35,06 menjadi sebesa
Ekonomi
Medan, MPOL Sejumlah orang dari berbagai elemen salah satunya mengatas namakan Horas Bangso Batak (HBB) mendatangi Mapolda Sumut, Selasa (1
Peristiwa
Medan, MPOL Bendahara Umum (Bendum) DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Meriyawaty Amelia Prasetio yang akrab disapa Bunda Yin, bersama CE
Sumatera Utara
Medan, MPOLGelombang tuntutan pencopotan Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, terus menguat. Pengurus Besar Alians
Sumatera Utara
Medan, MPOL Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dari jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan u
Sumatera Utara
Medan, MPOL Penetapan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Nias, Rahmani Zandroto, sebagai tersangka oleh Kejar
Hukum
Jakarta, MPOL Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan sidang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Intage H
Nusantara
Medan, MPOL Sidang lanjutan perkara sengketa internal keluarga terkait pengelolaan PT Madina Gas Lestari kembali digelar di Pengadilan Neg
Hukum