Roder Tuding Direktur TPL Porsea dan Staffnya Biang Kerok Pertikaian di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Toba

Medan, MPOL -Pertikaian antara masyarakat di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran terhadap kerjasama dengan PT TPL sangat diduga keras dimotori oleh Direktur TPL di Porsea atas nama Janres Silalahi.

Baca Juga:

• Jika Terbukti Merusak Lingkungan, PMPHI Dukung Masyarakat Desak Pemerintah Tutup TPL Tapi Tidak Dengan Rombongan Ephorus
• Danau Toba Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kembali Menjadi Tuan Rumah Aquаbіkе Wоrld Chаmріоnѕhір 2025
• Polda Sumut Sukses Amankan UIM-ABP Aquabike Class Pro World Championship 2025

Sebab segala surat-surat terkait kepemilikan hak telah lama disampaikan dan bahkan notulen rapat pun dengan Pemerintah Kabupaten Toba yang dihadiri oleh Camat Habinsaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kabag Hukum terkait adanya keterpaksaan dari kepala desa atas nama Hotdiman Nababan telah diserahkan kepada Janres Silalahi.

Hal itu dikemukakan Roder Nababan,SH kuasa hukum dari pemilik tanah Tamba Nababan kepada wartawan di Medan, Senin (21/10/2024).

Menurut Roder Nababan, Direktur TPL Janres Silalahi tidak pernah menanggapi surat, bahkan melakukan pemaksaan penanaman kembali. Padahal direktur mengetahui alas hak daripada tanah yang di tanami di Hitetano tersebut dalam keadaan bermasalah.

"Direktur TPL mungkin sudah buta warna atau tuli, sehingga surat-surat tersebut pun tidak pernah ditanggapi, bahkan melakukan pemaksaan penanaman kembali. Padahal dia jelas mengetahui alas hak daripada tanah ya g di tanami di Hitetano tersebut dalam keadaan bermasalah", ungkap Roder Nababan yang juga Direktur Eksekutif LBH Sekolah tersebut.

"Dugaan kami, kekuasaan yang terlalu lama cenderung akan menjadi diktator seperti kutipan dari filsuf dan sejarawan Inggris, Lord Acton. Salah satu kutipan terkenalnya adalah "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Yang berarti bahwa kekuasaan cenderung membuat seseorang menjadi korup, dan kekuasaan yang absolut (tidak terbatas) dapat membuat seseorang sepenuhnya korup atau diktator", katanya.

"Begitu juga dengan Janres Silalahi yang sudah terlalu lama di Porsea, cenderung melakukan kediktatoran, sebab pejabat dan APH bisa diatur. Kami meminta supaya pihak TPL arif dan bijaksana merotasi Janres Silalahi, sebab dapat kita lihat di pengadilan, banyaknya gugatan terhadap TPL telah membuat masyarakat enggan bekerjasama dengan TPL, sebab masyarakat mengangap TPL adalah VOC dalam bentuk baru", ungkap Roder Nababan.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jika Terbukti Merusak Lingkungan, PMPHI Dukung Masyarakat Desak Pemerintah Tutup TPL Tapi Tidak Dengan Rombongan Ephorus

Danau Toba Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kembali Menjadi Tuan Rumah Aquаbіkе Wоrld Chаmріоnѕhір 2025

Polda Sumut Sukses Amankan UIM-ABP Aquabike Class Pro World Championship 2025

Terkait Desakan Tutup TPL, Gandi: Saya Berdoa Agar Ephorus dan Pendeta Jangan 'Lilu'

Berterimakasih ke Muspida, PMPHI Sumut : Pertikaian di Desa Simare Toba Karena Kesalahpahaman

Kolaborasi LKBN ANTARA Bersama Pemkab Samosir, Tebar 3.000 Benih Ikan Mas Jaga Kelestarian Alam Danau Toba