Dukung Kabinet Merah Putih Bagi Pembangunan Berkelanjutan

Medan, MPOL -Ketua DPD PROPAS SumutBendry Sagala mengajak seluruh masyarakat khususnya warga Sumatera Utara, mendukung Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ajakan ini disampaikan Bendry Sagala melalui wartawan, Kamis sore, (24/10).

Baca Juga:

• Sosialisasi Sampahmu Rejekimu di Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia
• Bank Sampah Induk 54 Sagala Terima Penghargaan Lingkungan Dari Pemkab Deliserdang
• Bendry Sagala: Sembari Menunggu Penetapan KPU, Mari Lanjutkan Hari Kita

Menurut Bendry Kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan gambaran dari kekuatan sosial politik ditanah air sehingga setiap pihak, diajak peran serta dan kepeduliannya untuk ikut serta mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Apalagi sebut Bendry, Presiden Prabowo yang dibantu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sudah menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang pondasinya telah ditancapkan oleh Presiden sebelumnya Joko Widodo, guna melanjutkan pembangunan yang juga sudah dimulai oleh para presiden sebelumnya.

Suksesi kepemimpinan pada tahun 2024 ini sebut Bendry adalah suksesi kepempimpinan yang paling hangat, dibanding suksesi pada era kepemimpinan sebelumnya. Dan sepertinya lebih mengedepankan sisi dan kepentingan politik, daripada peralihan kepemimpinan bagi kelangsungan kelanjutan pembangunan.

Bendry Sagala yang juga aktifis lingkungan hidup dan penanggungjawab BSI Sagala 54 dan BSU 3G Sagala 54 ini menyebutkan, hilirisasi yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi, serta kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan perwujudan dari keinginan para pendiri kebangsaan dan para pemimpin yang lalu, agar bangsa dan rakyat Indonesia memiliki kemandirian dalam mengelola kebutuhan sendiri di berbagai sektor, hingga hasilnya kembali dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

Bendry Sagala yang sudah menerima penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup juga instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini mencontohkan, dalam hal pengelolaan limbah misalnya, konsep Go Green yang saat ini menjadi trend karena berkurangnya sumber daya alam akibat penggunaan untuk kebutuhan umat manusia serta peradaban kemanusiaan, membuat masyarakat dunia harus punya konsep daur ulang. Hingga tidak ada sumber daya alam yang telah menjadi produk tadi terbuang sehabis digunakan. Tapi diproses kembali, agar tidak menjadi sampah atau limbah yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan kembali sama sekali.

Karenanya ajak Bendry lagi, kesemua masalah itu butuh peran serta dari seluruh pihak baik pemerintah,aparat birokrasi dan para aktifis lingkungan, serta masyarakat yang berada diakar rumput sebagai pengguna terbesar sumber daya alam dimaksud.

"Itu semua tidak bisa berjalan bila tidak ada pemikiran yang sama, dilandasi rasa persatuan dan kesatuan dalam menghadapi masalah bangsa secara bersama-sama. Harus ada persatuan dan kesatuan, dan saat ini model itulah yang tengah dibangun Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka", ujar Bendry.

Karena itu sebut Bendry, dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka inilah, momentum bagi masyarakat untuk kembali bergandengan tangan menjalin persatuan dan kesatuan guna peningkatan kesejahteraan, sebagaimana yang dicita-cita para pendiri bangsa bagi keadilan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Karenanya Bendry Sagala sebagai aktifis lingkungan yang juga aktif sebagai Sekjen Perkumpulan Masyarakat Pemulung (PMP) Sumut, merasa heran jika masih banyak aparatur birokrasi yang enggan merubah pola pikirnya, dan sepertinya tidak mampu mencerna dengan baik arahan dari kepala negara seperti presiden yang lalu (Joko Widodo) yang melakukan reformasi bidang birokrasi dengan mempermudah perijinan, dan saat ini bakal terus digiatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya masih mendengar bahkan untuk anggota kita saja agar mereka diakui sebagai Pemulung, masih banyak aparat pemerintah seperti di Kelurahan ataupun Desa, yang enggan mengeluarkan surat keterangan domisili atau keterangan UMKM. Ini khan keterlaluan, dan aparat-aparat pemerintahan seperti ini perlu juga dihilirisasi dengan perangkat yang lebih mendukung kebijaksanaan kepala negara terkait hilirisasi. Karena hilirisasi tidak hanya pada bidang industry, tapi semua sektor kehidupan guna mendukung kesejahteraan dalam mengejar kondisi Indonesia Emas 2045", tutup Bendry Sagala. (fitri)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News