Komisi X DPR RI Siap Kawal Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

"Yang dikeluhkan mereka itu selama ini kan kalau data itu tidak akurat. Makanya dukungan dari pelaku usaha ini yang justru untuk mendorong akurasi data tersebut," tambahnya.

Baca Juga:

• Kalangan Santri Tidak Perlu Ikut Program Wajib Militer
• Pelindo Multi Terminal Siap Kawal Arus Logistik

Asim menjelaskan, dalam pelaksanaan sensus nantinya mereka menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama dengan pengisian mandiri secara online. Sementara pendekatan kedua adalah dengan mengerahkan petugas secara door-to-door ke masyarakat untuk mendata dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan.

"Kami menggunakan teknologi informasi, sehingga nantinya pelaku usaha bisa kami data, mencakup sepenuhnya pada saat Sensus Ekonomi 2026," terangnya.

Untuk jumlah personel yang akan melakukan sensus secara door-to-door, kata Asim, jumlahnya ribuan. Namun angkanya belum bisa dipastikan, karena saat ini mereka sedang menghitung kebutuhan terkait dengan populasi jumlah usaha terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka bisa mengalokasikan berapa petugas yang dibutuhkan.

Menurut Asim, mereka memang sempat kesulitan merekrut petugas Lapangan. Namun saat ini BPS justru menjadi sumber lapangan usaha baru bagi pencari kerja. Sehingga banyak tenaga kerja yang sudah mendaftar untuk menjadi petugas sensus lewat aplikasi Sobat.

"Kami lakukan seleksi kemudian kami cocokkan dengan kebutuhan saat Sensus ekonomi 2026. Sejauh ini petugas yang sudah kami persiapkan untuk direkrut di tahun depan itu sudah melalui proses seleksi yang cukup berjenjang. Di antaranya adalah para petgua lapangan yang selama ini akfit membantu kita di berbagai kegiatan survei maupun pendataan yang lain. Ini yang akan kita utamakan," tukasnya.

Dibanding sensus sebelumnya di tahun 2016 lalu. pada sensus kali ini BPS telah memperbaiki model komunikasi publik mereka. BPS terus berupaya mendekati pelaku usaha diberbagai sektor, baik di sektor industri, perdagangan dan sektor usaha lainnya.

Model komunikasi publik ini diperbaiki untuk terus membangun kepercayaan (trust) kepada pelaku usaha yang menjadi objek sensus. Kepercayaan ini penting, agar pelaku usaha mau memberikan data yang akurat saat disensus.

"Kemudian yang terakhir, kami tentu menjaga kerahasiaan. Ini yang harus kita bangun bersama, bahwa komitmen BPS sesuai dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, itu menjaga kerahasiaan data responden sebagai bagian dari ruh perjuangan BPS. Jadi tidak ada hubungannya dengan pajak, seperti yang banyak ditakutkan pelaku usaha," tandasnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kalangan Santri Tidak Perlu Ikut Program Wajib Militer

Pelindo Multi Terminal Siap Kawal Arus Logistik