Anggota DPD RI Badikenita Siap Terima Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli

Medan, MPOL -Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi Sumatera Utara (DPD RI Dapil Sumut) Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., S.H., M.Si., menyatakan kesediaan menerima audiensi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) pada bulan Februari 2025 di Gedung/Kantor DPD RI Senayan Jakarta.

Baca Juga:

• Anggota DPD RI Badikenita Siap Terima Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli

Demikian rilis berita dari kantor pusat PPPT Medan disampaikan Ketua Umum Yonge Sihombing, S.E., M.B.A. didampingi Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si (Sekjen), Drs. Binton Simorangkir, M.M. (Bendum) kepada media pers, Rabu, 12 Februari 2025.

Informasi kesediaan Ibu Badikenita menerima audiensi PPPT disampaikan melalui staf DPD RI Dapil Sumut/staf Ibu Badikenita kepada Bapak Kriston Simorangkir staf sekretariat PPPT Cabang Jakarta pada hari Senin, 10 Februari 2025 kemudian diteruskan kepada sekretariat kantor pusat PPPT Medan Jl. Sei Asahan No. 8 Medan.

Surat Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Nomor 092/PPPT/AUDIENSI/II/2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang permohonan audiensi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli kata Yonge yang ditujukan kepada Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., S.H., M.SI. anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara telah direspon dan ditanggapi dengan baik, serta menyatakan kesediaan menerima audiensi PPPT yang direncanakan pada bulan Februari 2025 di Gedung/Kantor DPD RI Senayan Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Ibu Badikenita atas respon, tanggapan, dan perkenaannya menerima audiensi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli", kata Yonge mantan aspri DPR RI dan DPD RI Prov. Kepulauan Riau.

Lebih lanjut dikatakan Yonge, bahwa PPPT kemungkinan akan memiliki jadwal yang cukup padat tahun ini, utamanya untuk menghadiri audiensi dan RDP atas respons dan penerimaan para stakeholders atas surat yang dikirim PPPT jumlahnya sebanyak 5000 Surat yang ditujukan kepada Pemerintah (Presiden RI, Wapres RI, Mendagri, Dirjen Otda, DEN RI, Gubsu, Bupati/Walikota dan Kades Cakupan Protap).

Ditambah lagi surat kepada DPR RI, DPD RI, DPRD SU, DPRD dan BPD Kab/Kota Cakupan Protap, termasuk DPR RI Dapil Sumut, DPD RI Bermarga Batak, DPD Dapil Sumut, dan DPRD Dapil Sumut IX. Kemudian dari komunitas sosial, seperti ketua organisasi marga, keagamaan, adat, pemuda, mahasiswa, lintas profesi dan para tokoh masyarakat.

Surat juga sudah dikirim kepada civitas akademi mulai dari perguruan tinggi, sekolah, rektor, dekan, prodi, dosen, guru, dan peneliti. Kemudian kepada para pelaku usaha mulai BUMN, BUMDes, BUMS, UKM, Koperasi dan pelaku usaha tapanuli di seantero Indonesia bahkan di mancanegara.

Untuk itu, kata Yonge PPPT telah mempersiapkan 300 orang tim audiensi dan RDP PPPT, mulai dari unsur Pengurus, Pendiri, Pembina, Penasehat, Pakar, pokja-pokja kab/kota di wilayah Protap, dan Pendamping DPR, DPD, DPRD SU, DPRD Kab/Kota Cakupan Protap, dan juga Gubsu, Bupati/Walikota Cakupan Protap.

"Semua kita ajak dan lihatlah dalam tim audiensi dan RDP PPPT, supaya nantinya saat diterima Presiden RI, Wapres RI, Mendagri, Ketua DEN RI (Oppung LBP), Ketua MPR, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI, tim PPPT sudah siap dan lengkap. Kita rindu Protap ini terwujud dengan penuh damai dan sukacita bagi semua", kata Yonge mantan staf ahli komisi A, B, Banggar, Pansus dan Ketua DPRD SU.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News