Saksi Ahli Sidang Eks Lahan PTPN: Penyerahan 20 Persen Lahan Belum Punya Juknis
Medan, MPOL Keterangan saksi ahli dalam sidang dugaan penjualan aset PTPN di Pengadilan Negeri Medan mengungkap adanya kekosongan aturan te
Hukum
Medan, MPOL Keterangan saksi ahli dalam sidang dugaan penjualan aset PTPN di Pengadilan Negeri Medan mengungkap adanya kekosongan aturan te
Hukum
Medan, MPOL Ribuan karyawan yang dirumahkan dari belasan perusahaan yang izin operasionalnya dicabut berharap pemerintah memulihkan izin PT
Nasional
Medan, MPOL Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di pinggiran Sungai Batang Gadis, Kecamatan Tano Tombangan, Kab Tapanuli Selatan dan
Sumatera Utara
Medan, MPOL Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menilai Presiden Prabowo salah dalam menerima lapo
Sumatera Utara
Medan, MPOL Atas dorongan anggota DPR RI KomisI XIII Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Dr Maruli Siahaan dan sebagai bentuk
Sumatera Utara
Medan, MPOL Belasan dari 28 oerusahaan di Sumatera Utara yang izinnya dicabut pemerintah dan perusahan yang terdampak akibat pasokan bahan
Nasional
Medan, MPOL Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat me
Nasional
Medan, MPOL Dugaan penguasaan tanah negara tanpa hak kembali mencuat. Kali ini, lahan milik negara yang telah masuk dalam skema penyertaan
Sumatera Utara
Medan, MPOLPusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), menggelar diskusi publik bertajuk "Pencabutan I
Nasional
Batu Bara, MPOL &lrmPenerbitan ijin usaha batching plant milik PT Sumber Beton Makmur (SBM) di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kab
Sumatera Utara
