Oleh: Hadi Wahyudi
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Baca Juga:
Jakarta, MPOL: Selama masa tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Polri sudah mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Nyaris 11 ribu personel dikirim serta sejumlah kapal, helikopter, dan pesawat dikerahkan. 85 unit Starlink disediakan. Polri juga mendirikan 91 posko pengungsian dan posko logistik serta menyalurkan bantuan 224 ton beras, genset, pompa, solar panel, dan kantong mayat. Layanan kesehatan telah diberikan kepada puluhan ribu warga, termasuk pemeriksaan DVI untuk lebih dari seribu korban.
Namun, jelang berakhirnya masa tanggap darurat, pada akhir Desember 2025, tidak berarti tantangan menjadi lebih mudah. Fase pemulihan justru lebih kompleks karena risiko jangka panjang yang tidak selalu terlihat tetapi berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial. Pada tahap ini, komunikasi Polri bergeser dari fokus penyelamatan jiwa menuju pemeliharaan kepercayaan publik dan pengelolaan ekspektasi warga yang mengalami kelelahan fisik serta tekanan psikologis.
Tantangan komunikasi di masa pemulihan mencakup koordinasi lintas pihak, penyampaian informasi akurat dan empatik, serta menjaga konsistensi pesan. Tierney (2014) menekankan bahwa kegagalan komunikasi pascabencana dapat melemahkan legitimasi negara. Renn dan Levine (1991) menegaskan, kepercayaan publik lahir dari konsistensi, integritas, dan keterbukaan komunikator. Kerangka Trust and Credibility kemudian menjadi landasan penting bagi Polri dalam fase pemulihan.
Dalam bencana Sumatera, Polri dipersepsi sebagai salah satu representasi negara di tingkat akar rumput. Setiap pernyataan resmi berpotensi memengaruhi stabilitas emosional masyarakat. Pemulihan infrastruktur vital seperti listrik, jembatan, dan jalan menjadi isu sensitif. Slovic (2000) menjelaskan bahwa persepsi risiko lebih dipengaruhi pengalaman langsung daripada data statistik. Karena itu, komunikasi Polri harus menyajikan progres pemulihan secara konkret dan terukur agar kejujuran dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Di sisi lain, risiko komunikasi terbilang cukup besar. Kompleksitas logistik pada fase pemulihan membuka ruang konflik sosial laten. Distribusi bantuan yang dianggap tidak adil memicu kecemburuan horizontal. Lindell dan Perry dalam The Protective Action Decision Model (2012) menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan pascabencana sering menjadi pemicu utama ketegangan sosial. Polri berperan sebagai aktor komunikasi yang relatif netral. Penjelasan terbuka mengenai mekanisme pendataan dan prioritas bantuan memperkecil spekulasi. Kepercayaan tumbuh ketika aparat berani menjelaskan keterbatasan sistem tanpa bahasa defensif.
Krisis kemanusiaan besar meninggalkan trauma kolektif yang tidak selalu terlihat. Gangguan psikososial sering berlangsung lama dan memengaruhi kohesi sosial. Trauma pascabencana juga bisa memperlemah modal sosial jika tidak direspons secara komunikatif. Karena itulah, komunikasi risiko Polri pada fase pemulihan perlu menggabungkan pesan keamanan dengan pesan pemulihan psikologis. Informasi tentang trauma healing dan dukungan komunitas memperluas makna kehadiran negara.
Dimensi sosial ekonomi juga memperdalam risiko pemulihan. Kehilangan aset produktif mendorong keluarga terdampak masuk ke dalam jebakan kemiskinan. Chambers dalam buku Poverty and Livelihoods (1995) menggambarkan kemiskinan pascabencana sebagai proses yang bersifat spiral. Komunikasi Polri tidak berada pada ranah kebijakan ekonomi, tetapi berperan menjaga ketertiban distribusi bantuan dan mencegah eksploitasi. Pesan publik yang menekankan keadilan prosedural memperkuat rasa aman kelompok rentan.
Koordinasi lintas lembaga menjadi tantangan berikutnya. Fase pemulihan melibatkan BNPB, pemerintah daerah, kementerian teknis, dan aktor non-negara, bahkan sekarang sudah masuk aktor luar negeri dalam bantuk bantuan internasonal. Fragmentasi informasi bisa memicu kebingungan publik. Maxwell McCombs dalam Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion (2004) menjelaskan bahwa aktor dengan legitimasi tinggi memiliki kemampuan membentuk prioritas isu publik. Polri, melalui konferensi pers dan kanal digital, berperan menyelaraskan agenda informasi. Penekanan pada isu pemulihan prioritas membantu mengurangi kebisingan komunikasi.
Dalam praktik agenda-setting, Polri tidak hanya menyampaikan fakta lapangan. Polri juga menentukan isu yang mendapat penekanan. Fokus pada pembukaan akses jalan, keamanan logistik, dan operasi kemanusiaan membentuk persepsi publik tentang kemajuan. David Weaver dalam
artikelnya Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming (2007) menyebutkan bahwa konsistensi pesan lintas platform memperkuat daya pengaruh agenda. Konsistensi ini krusial pada fase pemulihan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Polri dapat membingkai pemulihan sebagai proses kolaboratif dan berjangka panjang. Penekanan pada kerja terpadu TNI-Polri dan relawan harus membangun narasi solidaritas. Jangan sampai framing justru menekan narasi saling menyalahkan yang sering muncul pascabencana besar.
Chong dan Druckman dalam Framing Theory (2007) menegaskan bahwa pembingkaian yang tidak selaras dengan realitas akan merusak kredibilitas jangka panjang. Polri perlu menyampaikan keterbatasan sumber daya secara terbuka. Kejujuran meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan menjadi modal sosial utama dalam rehabilitasi jangka panjang. Pembingkaian yang efektif tetap membutuhkan pijakan faktual.
Rehabilitasi hunian layak menjadi isu dengan muatan emosional tinggi. Rumah mewakili rasa aman dan identitas. Oliver-Smith dalam Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation (2016) menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dalam program relokasi sering memicu resistensi berkepanjangan. Polri berperan menjaga ruang dialog antara negara dan warga. Pesan yang menekankan partisipasi warga memperkecil potensi konflik.
Mitigasi ekosistem juga membutuhkan pendekatan komunikasi yang kontekstual. Cutter dalam Resilience to What? Resilience for Whom? (2018) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung meremehkan risiko susulan jika pesan mitigasi disampaikan secara abstrak. Polri dapat menjembatani pesan mitigasi dengan pengalaman lokal. Bahasa sederhana meningkatkan penerimaan pesan.
Potensi konflik sosial akibat ketidaksetaraan penanganan selalu mengintai. Rumor berkembang dalam situasi ketidakpastian. Allport dan Postman dalam The Psychology of Rumor (1947) menegaskan bahwa rumor tumbuh ketika informasi resmi tidak memadai. Kehadiran Polri sebagai sumber informasi tepercaya menjadi krusial. Respons cepat terhadap isu liar mencegah eskalasi.
Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko Polri pada fase pemulihan bukan aktivitas tambahan. Komunikasi menjadi instrumen utama stabilitas sosial. Integrasi teori kepercayaan, persepsi risiko, agenda-setting, dan framing menyediakan kerangka analitis yang kokoh. Paton dalam Disaster Resilience (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi publik. Pada saat inilah, Polri memegang peran strategis sebagai penjaga rasa aman sekaligus penjaga makna dalam proses rekonstruksi kehidupan masyarakat.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan
