Penyadapan, Makar, dan Ujian bagi Bhayangkara Rakyat

Seorang jenderal bintang empat, mantan Kapolri, kini berhadapan dengan penyidik yang dahulu menjadi anak buahnya. Ironi ini sulit dibayangkan dua tahun lalu. Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka dijerat dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Sehari kemudian, Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (detik.com, 3/11/2026 dan 9/11/2026).

Baca Juga:

• "Pengkhianatan dari Dalam": OK Saidin Ajak Bangsa Belajar dari Kasus Penyadapan
• Guru Besar USU Desak Pengawasan Ketat atas Perangkat Penyadapan Negara
• Kasus Penyadapan Presiden Jadi Ujian Slogan "Polri Bersama Masyarakat"

Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025, justru ketika hubungan keduanya sedang "manis-manisnya". Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026 (detik.com, 3/11/2026). Banyak diksi lalu muncul di media. Ada yang menyebutnya pengkhianatan, ada pula yang langsung mengaitkannya dengan makar.

Sejarah memang mencatat banyak "orang besar" jatuh oleh tangan dari dalam. Julius Caesar tumbang di Senat Roma, dan di antara penikamnya ada Brutus, orang yang ia anggap anak sendiri. Saddam Hussein ditemukan pada Desember 2003 berkat keterangan orang kepercayaannya. Masa para sahabat Rasul pun diwarnai fitnah yang tumbuh dari dalam barisan sendiri. Pelajarannya pahit: kekuasaan paling rentan terhadap kawan yang memegang kunci. Dalam negara modern, kunci itu berupa akses ke perangkat penyadapan, basis data, dan jaringan telekomunikasi.

Namun, saya ingin menegaskan satu hal. Status tersangka belum berarti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap melekat pada setiap orang, termasuk mantan pucuk pimpinan Polri. Perkara ini harus diuji di ruang sidang, bukan di ruang redaksi atau linimasa media sosial. Pertanyaan pokok yang harus dijawab terang benderang adalah motif. Apakah penyadapan itu bermotif politik kekuasaan, dimaksudkan melemahkan jabatan Presiden, atau bagian dari upaya menggulingkan pemerintahan yang sah? Tiap jawaban membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda.

Siapa yang memegang kunci itu memegang pengetahuan tentang orang lain. Pengetahuan itu dapat menjadi alat perlindungan negara, tetapi juga dapat berubah menjadi alat tekanan. Itulah sebabnya kasus ini tidak cukup dibaca sebagai drama perseteruan dua tokoh. Ia menyangkut cara negara menjaga alat-alat paling sensitifnya agar tidak berbalik menyerang warga dan pemimpinnya sendiri.

Makar Harus Dibuktikan, Bukan Diumumkan

KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah negara, dan terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 191 sampai Pasal 193. Pasal 160 mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Makar memang delik formil. Penyidik tidak perlu menunggu pemerintahan benar-benar jatuh. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 menolak gagasan bahwa makar (aanslag) baru terjadi bila ada serangan fisik. Yang dibutuhkan adalah niat yang telah diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti penyusunan rencana, rekrutmen, atau penghimpunan sarana.

Rumusan itu sekaligus menjadi batas. Niat harus dibuktikan, dan permulaan pelaksanaannya harus nyata. Penyadapan ilegal, betapa pun tercelanya, tidak dengan sendirinya merupakan makar. Tanpa pembuktian bahwa penyadapan itu bagian dari rangkaian perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan, tuduhan makar justru akan melemahkan perkara.

Karena itu, sikap Kabareskrim yang masih "mendalami dan menelusuri" dugaan makar, sementara pasal yang dikenakan baru pasal penyadapan dan UU ITE, patut diapresiasi (detik.com, 9/11/2026). Penyidikan harus bertolak dari fakta hukum, bukan dari tekanan opini. Hal-hal yang belum terang dalam undang-undang, misalnya batas antara penyadapan ilegal dan tindakan makar, harus dijelaskan melalui keterangan ahli agar hasil penyidikan objektif dan diterima semua pihak.

Amanah yang Disalahgunakan

Penyadapan pada dasarnya melanggar hak. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Pembatasannya, menurut Pasal 28J ayat (2), hanya boleh dengan undang-undang. Warren dan Brandeis sejak lama merumuskan privasi sebagai the right to be let alone (Warren & Brandeis, 1890: 193). Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE melarang penyadapan tanpa hak, kecuali oleh aparat penegak hukum atas permintaan lembaga yang berwenang menurut undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang, lengkap dengan izin, jangka waktu, pembatasan tujuan, dan mekanisme pengawasan. Penyadapan di luar prosedur, siapa pun pelakunya, adalah kejahatan.

Artinya, penyadapan yang sah adalah penyadapan yang terikat prosedur. Prosedur itulah yang membedakan aparat penegak hukum dari penjahat. Tanpa izin yang jelas, batas waktu, dan pengawasan, perangkat penyadapan negara tidak berbeda dengan alat mata-mata partikelir. Sayangnya, undang-undang yang diamanatkan Mahkamah itu hingga kini belum juga lahir, sehingga pengaturannya masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral dengan standar yang tidak seragam.

Di sinilah ironi terbesarnya. Polri diberi fasilitas dan kewenangan menyadap demi penegakan hukum. Fasilitas itu amanah. Ketika alat negara dipakai mengintip Presiden, wartawan, dan aktivis tanpa dasar hukum, yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap seluruh sistem penegakan hukum. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengikat Polri. Dalam buku Bhayangkara Rakyat, saya mencatat bahwa Polri mengelola data dalam jumlah sangat besar, dari data pengemudi, SKCK, rekaman ETLE, hingga data intelijen, dan penyalahgunaannya dapat memfasilitasi pemerasan serta pelanggaran privasi (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas"). Kasus ini membuktikan kekhawatiran itu bukan sekadar teori.

Bukan Sekadar Ulah Individu

Kasus ini adalah puncak persoalan yang lama mengendap: kedekatan berlebihan antara alat negara dan kekuasaan politik. Pasal 2 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menugasi Polri memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tidak ada satu pun fungsi itu yang memberi ruang bagi Polri menjadi alat politik siapa pun.

Bayley mengingatkan bahwa polisi demokratis bertanggung jawab kepada hukum, bukan kepada pemerintah yang berkuasa, dan wajib melindungi hak warga untuk mengkritik (Bayley, 2006). Chan menunjukkan bahwa penyimpangan dalam organisasi polisi sering bersifat sistemik (Chan, 1997). Budaya tutup mulut dan solidaritas negatif membuat pelanggaran sulit terungkap, sementara Propam terbatas karena berada dalam struktur yang sama. Kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sudah memperlihatkannya (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas").

Bedanya, kali ini yang disalahgunakan adalah kemampuan mengawasi. Ferguson dan Brayne mengingatkan bahwa pemolisian berbasis data dapat memperluas pengawasan negara tanpa kontrol memadai (Ferguson, 2017; Brayne, 2021). Penyidikan perkara ini pun dilakukan Polri terhadap mantan pemimpinnya sendiri. Ini ujian independensi yang berat. Polri tidak boleh terintervensi, baik oleh kekuatan yang ingin menutup perkara maupun yang ingin membesar-besarkannya. Tyler menunjukkan bahwa warga menaati hukum karena menilai otoritas itu sah dan adil (Tyler, 2006). Karena itu, cara Polri menangani kasus ini sama pentingnya dengan hasil akhirnya.

Polisi yang kehilangan legitimasi terpaksa mengandalkan paksaan. Paksaan membutuhkan biaya tinggi dan justru memperdalam ketidakpercayaan. Penyidik kasus ini bekerja di bawah sorotan publik yang luar biasa. Satu langkah yang tampak tidak netral akan dibaca sebagai balas dendam atau, sebaliknya, sebagai upaya melindungi korps. Proses yang terbuka, cermat, dan berbasis bukti adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan legitimasi itu.

Lima Agenda Pembenahan

Perubahan slogan Polri dari "Presisi" menjadi "Polri Bersama Masyarakat" menuntut profesionalisme yang berakar pada rakyat. Dalam Bhayangkara Rakyat, saya memetakan tantangan Polri ke dalam tiga kategori: ancaman kejahatan, legitimasi publik, dan persoalan internal kelembagaan (Saidin, 2026: Bab "Tantangan Masa Depan Polri di Era Emas"). Kasus penyadapan menyentuh ketiganya sekaligus. Peningkatan kemampuan teknis tanpa perbaikan legitimasi tidak akan efektif, dan perbaikan legitimasi tanpa reformasi internal tidak akan bertahan. Ada lima agenda yang mendesak.

Pertama, perkuat akuntabilitas eksternal. Kompolnas perlu kewenangan investigasi, akses dokumen, dan rekomendasi sanksi yang mengikat (Saidin, 2026), termasuk audit berkala atas perangkat intersepsi: siapa yang meminta, atas dasar apa, terhadap siapa, dan berapa lama. Kedua, bangun sistem whistleblowing di luar rantai komando. Penyadapan lebih dari setahun hampir mustahil berjalan tanpa diketahui orang lain di dalam organisasi. Mengapa tidak ada yang bersuara lebih awal?

Jawabannya kerap terletak pada solidaritas negatif dan rasa takut. Anggota yang mengetahui penyimpangan memilih diam karena khawatir kariernya terhenti atau dirinya dikucilkan. Polri harus mengubah solidaritas negatif itu menjadi solidaritas profesional, yakni kesetiaan kepada korps yang diwujudkan dengan menjaga kehormatannya, bukan dengan menutupi kesalahan anggotanya.

Ketiga, jalankan reformasi kultural yang terukur. Perubahan budaya menuntut perubahan asumsi dasar anggota (Schein, 2010), dan kemenangan jangka pendek yang nyata mempercepatnya (Kotter, 1996). Penuntasan kasus ini secara transparan dapat menjadi kemenangan itu. Keempat, jadikan keadilan prosedural sebagai doktrin (Mazerolle dkk., 2013). Hak tersangka dihormati penuh, sementara para korban berhak tahu data apa yang diambil dan ke mana mengalir. Kelima, susun tata kelola teknologi pengawasan dengan uji etika, pengawasan manusia, dan akuntabilitas. Penyadapan adalah pengawasan paling intrusif, sehingga aturannya harus paling ketat.

Dalam peta jalan transformasi Polri 2026–2045 yang saya usulkan, tahap pertama (2026–2030) adalah pemulihan legitimasi dan integritas (Saidin, 2026: Tabel 19.5). Kasus ini datang tepat di awal tahap itu. Ia bisa menjadi batu sandungan, atau justru momentum.

Kesetiaan Seorang Bhayangkara

Setiap bangsa diuji bukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan oleh cara ia menyelesaikannya. Bagi Polri, ujiannya adalah profesionalisme: bila unsur makar terpenuhi, tegakkan hukum tanpa ragu; bila tidak, nyatakan dengan berani. Bagi DPR, ujiannya adalah keseriusan pengawasan. Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang diagendakan Ketua Komisi III Habiburokhman pada 12 November 2026, tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa dalangnya (detik.com, 9/11/2026). Ia harus menjawab mengapa perangkat negara dapat menyadap selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, dan segera merampungkan undang-undang tata cara penyadapan yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie benar: perkara ini harus diusut sampai ke akar-akarnya (detik.com, 8/11/2026).

Bagi kita semua, ujiannya adalah kedewasaan: menahan diri dari penghakiman sebelum putusan dan menolak menjadikan kasus ini komoditas politik. Isu ini telah menjadi perhatian internasional. Bila terbukti dimaksudkan menggulingkan pemerintahan, kedaulatan negara terancam. Bila tidak, kredibilitas penegakan hukum kita yang dipertaruhkan.

Nama Bhayangkara berasal dari pasukan pengawal Majapahit di bawah Gajah Mada yang setia kepada negara dan rajanya. Dalam republik, "raja" itu adalah rakyat dan konstitusi. Kesetiaan polisi bukan kepada orang, jabatan, atau kelompok politik, melainkan kepada hukum dan rakyat yang melahirkan hukum itu. Bila Polri mampu menuntaskan kasus ini secara jujur, terbuka, dan adil, peristiwa memalukan ini dapat menjadi titik balik. Dari sini Polri dapat membuktikan bahwa ia benar-benar bersama masyarakat, bukan bersama kekuasaan.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News