Di Tengah Penyesuaian Fiskal, Bank Sumut Perkuat Peran Pembangunan Daerah

Medan, MPOL:Memasuki tahun 2026, penyesuaian fiskal menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. PT Bank Sumut (Perseroda) menegaskan kesiapan sebagai bank pembangunan daerah yang dapat menjembatani agenda kebijakan fiskal dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Aktivis Wak Genk Meninggal Dunia, Maruli Siahaan Bersama Tim Rumah Aspirasi, Berikan Penguatan Kepada Keluarga Almarhum
• Maruli Siahaan Ajak Generasi Muda Amalkan Pancasila Berkehidupan Sehari-Hari
• BPIP dan Komisi XIII DPR Kukuhkan Semangat Kebangsaan, Relawan Miliki Peran Strategis Sebagai Penggerak Nilai Pancasila di Akar Rumput

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kehadiran Bank Sumut dipastikan strategis dalam menjaga likuiditas keuangan daerah sekaligus memastikan roda ekonomi tetap bergerak di tingkat lokal. Kesinambungan pembangunan daerah menuntut dukungan lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah.

Komisaris Utama Bank Sumut, Firsal Mutyara mengatakan dinamika ekonomi nasional dan daerah membuka ruang bagi penguatan fungsi intermediasi bank daerah. Sinergi yang terbangun antara Bank Sumut dan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama menjadi faktor penting dalam memastikan belanja publik, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan.

"Penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah memastikan strategi yang diambil mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sinilah Bank Sumut mengambil peran," ujar Firsal, Senin (19/1).

Upaya tersebut tercermin dari kinerja Bank Sumut sepanjang 2025 yang tetap terjaga di tengah tekanan fiskal. Direktur Keuangan Bank Sumut, Arieta Aryanti mengungkapkan perseroan mencatatkan laba sebesar Rp755 miliar dengan total aset mencapai Rp48,6 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp32 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp38,6 triliun.

Menurut Arieta, penyaluran kredit tersebut diarahkan untuk menopang sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung bagi perekonomian daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, serta sektor-sektor pendukung layanan publik. Pembiayaan ini membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan usahanya dan mendukung pemerintah daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.

"Di tengah penyesuaian fiskal, kami memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor-sektor produktif dan dibutuhkan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas kredit," ujar Arieta.

Selain pembiayaan, Bank Sumut juga mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui layanan cash management dan pengelolaan kas yang lebih efisien. Langkah ini membantu pemerintah kabupaten dan kota menjaga likuiditas, mengatur arus kas belanja publik, serta memastikan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih terencana.

Pengembangan layanan digital juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, membayar pajak dan retribusi daerah, serta mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Di sisi lain, penguatan tata kelola menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik. Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Eksir menegaskan bahwa pengelolaan dana masyarakat dan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

"Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan kami lakukan untuk memastikan dana masyarakat dan pemerintah daerah dikelola secara aman. Tata kelola yang kuat adalah bentuk perlindungan bagi publik," kata Eksir.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News