Bank Indonesia bersama Kemenko Bidang PerekonomianSelenggarakan Rakorwil TP2DD

Medan, MPOL -Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera, guna mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk peningkatan (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Sumatera.Percepatan digitalisasi dalam transaksi pemerintah daerah berperan penting dan perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hal ini semakin krusial dengan kebutuhan peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca Juga:

• Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih Normalisasi Telkom Tumbuh Kuat di Paruh Pertama 2026
• Tak Ada Ampun ! Sebulan, Polrestabes Medan Obrak-abrik 14 Sarang Narkoba
• Mobil TM Gelar Mechanic Certification Program, Wujudkan Layanan Bengkel Berkualitas untuk Perjalanan Berarti

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Ameriza M. Moesa menekankan manfaat akselerasi digitalisasi dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, melalui sistem transaksi yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Perkembangan terkini mengonfirmasi kinerja yang sangat positif khususnya QRIS, baik dari sisi transaksi, jumlah pengguna, maupun jumlah pelaku usaha.Dari pemantauan kinerja TP2DD pada 2025, kinerja TP2DD Tahun 2025, peringkat digitalisasi sistem pembayaran tertinggi di wilayah Sumatera diraih oleh Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Riau. Ke depan, masih banyak hal yang dapat didorong untuk akselerasi sistem pembayaran, salah satunya dari dukungan dalam perencanaan daerah, yang dapat memasukkan program percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Puji Gunawan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui kemajuan digitalisasi. Dukungan dari pemangku kepentingan di daerah dan BPD dipandang sudah semakin baik, meski masih ditemui sejumlah kebijakan yang menghambat percepatan digitalisasi.Ke depan, kebijakan daerah perlu diselaraskan dengan agenda percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Selain itu, kebijakan juga diharapkan dapat mendukung berbagai inovasi dan model implementasi digitalisasi yang semakin beragam, guna semakin meningkatkan efisiensi layanan dan kemudahan bagi masyarakat.

Rakorwil TP2DD Sumatera dihadiri oleh Bapenda dan BPD dari 10 provinsi di wilayah Sumatera, serta Pimpinan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan maupun dari Departemen Regional dan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Dalam Rakorwil, juga didiskusikan arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan perluasan dari implementasi sistem split payment melalui QRIS, yang diinisiasi dengan program QRESTO di Kota Medan. Sebagai tindak lanjut, akan terus dilakukan pemetaan potensi digitalisasi dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, komitmen dan sinergi dalam mendukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperkuat, dalam rangka mendorong perekonomian Sumatera yang lebih maju, resilien dan inklusif. (Dro/R).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News