Kamis, 19 November 2026

Uang Rp2,29 Miliar Disebut Sudah Dirampas Negara, Farah Harahap Masih Didakwa Korupsi

Tuah Armadi Tarigan - Kamis, 19 November 2026 13:43 WIB
Uang Rp2,29 Miliar Disebut Sudah Dirampas Negara, Farah Harahap Masih Didakwa Korupsi
Tim Penasihat Hukum terdakwa Farah Hasmina Harahapsaat membacakan perlawanan di PN Medan (pung)
Medan, MPOL - Tim Penasihat Hukum Farah Hasmina Harahap meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak dapat diterima.

Baca Juga:
Mereka menilai perkara dugaan korupsi kredit rekening koran CV Hasian Abadi Group di PT Bank plat merah KCP Krakatau yang kembali menjerat Farah telah diputus Mahkamah Agung (MA) pada 2016.Selain mempersoalkan dugaan pengulangan perkara, tim penasihat hukum juga menyoroti kerugian negara sebesar Rp2.290.469.309,15 yang didakwakan kepada Farah. Uang tersebut diklaim telah dititipkan kepada jaksa dan kemudian dirampas untuk negara dalam perkara terdakwa lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Keberatan itu disampaikan saat Tim Penasihat Hukum Farah membacakan nota perlawanan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (19/11/2026).

Sidang berlangsung di hadapan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn.

Tim penasihat hukum diantaranya Dr Fauzi Anshari Sibarani SH MH mengatakan, perkara yang kini didakwakan kepada Farah berkaitan dengan pemberian Kredit Rekening Koran kepada CV Hasian Abadi Group pada 2012, dengan agunan berupa Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) Nomor 51 dan Nomor 52.

Menurutnya, peristiwa tersebut sebelumnya telah diperiksa dalam perkara pidana pada 2014–2016 dan berakhir dengan Putusan MA Nomor 1001 K/PID/2016 tertanggal 10 November 2016.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Farah kemudian dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

"Mahkamah Agung sudah memutus sepuluh tahun lalu bahwa ini perkara perdata. Sekarang perbuatan yang sama didakwakan lagi dengan label korupsi. Pelakunya sama, akta sama, bank sama, tanggal kredit sama, bahkan saksi banknya pun sama. Yang berubah hanya pasalnya," ujar Fauzi didampingi Gerald Partogi SE MM SH MH, Andar Mido Perdamean Batubara SH dan Andreas Malau SH.

Tim penasihat hukum menilai penuntutan tersebut bertentangan dengan prinsip ne bis in idem, yakni larangan mengadili seseorang kembali atas perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap. Mereka berpendapat kewenangan penuntutan telah gugur berdasarkan Pasal 132 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

Mereka juga menunjukkan bahwa perkara sebelumnya telah menguraikan pemberian kredit pada 2 April 2012 senilai Rp3 miliar, perbedaan nilai APHGR asli sebesar Rp300 juta dengan fotokopi yang diserahkan kepada bank sebesar Rp4 miliar, serta keterangan sejumlah saksi dari Bank Sumut.

Ketiga saksi tersebut adalah Lutfi Putra Lesmana, Zakiyuddin Harahap dan Madison Silitonga. Menurut tim hukum, fakta-fakta tersebut kembali muncul dalam surat dakwaan terhadap Farah tertanggal 26 Oktober 2026.

Tim penasihat hukum juga mengangkat putusan perkara perdata terkait tanah dan APHGR yang sama, yakni Putusan Peninjauan Kembali Nomor 134 PK/Pdt/2024.

Dalam perkara tersebut, PT Bank plat merah KCP Krakatau sebagai Tergugat VI disebut menyatakan hubungan hukumnya dengan Farah merupakan hubungan kreditur dan debitur. Bank juga disebut telah melakukan audit hukum terhadap agunan dan menyatakan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gerald Partogi Siahaan menambahkan, keterangan Bank Sumut dalam perkara perdata tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan karena dinilai tidak diuraikan dalam surat dakwaan.

"Bank yang disebut dirugikan sudah menyampaikan di persidangan perdata bahwa kredit tersebut sah. Namun, putusan-putusan yang berkaitan dengan perkara ini tidak diuraikan dalam surat dakwaan," kata Gerald.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pencantuman kerugian negara sebesar Rp2.290.469.309,15 dalam dakwaan JPU.

Gerald menjelaskan, uang tersebut telah dititipkan Farah melalui kuasa hukumnya kepada JPU pada 13 Juli 2026. Penitipan dilakukan sebelum Farah ditahan pada 29 Juli 2026 dan tercatat masuk ke rekening penerimaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Uang tersebut kemudian disebut telah dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn atas nama Lutfi Putra Lesmana, terdakwa lain dalam peristiwa yang berkaitan dengan perkara Farah.

Menurut tim penasihat hukum, majelis hakim dalam perkara Lutfi menilai pengembalian uang tersebut telah memulihkan kerugian berdasarkan laporan audit sehingga tidak membebankan uang pengganti.

Namun, surat dakwaan terhadap Farah yang diterbitkan pada 26 Oktober 2026 tetap mencantumkan nilai kerugian negara Rp2,29 miliar dan ketentuan mengenai uang pengganti.

Tim penasihat hukum menilai dakwaan tersebut tidak menjelaskan penitipan maupun perampasan uang untuk negara, meskipun peristiwa itu telah terjadi sebelum surat dakwaan diterbitkan.

"Jaksa yang menerima uangnya adalah jaksa yang menandatangani dakwaannya. Menghilangkan fakta itu dari dakwaan bukan kelalaian kecil. Itu menyesatkan majelis dan membuka jalan bagi negara menagih kerugian yang sama dua kali," tegas Fauzi lagi.

Selain persoalan ne bis in idem dan kerugian negara, tim penasihat hukum menguraikan sejumlah keberatan terhadap konstruksi dakwaan JPU.

Pertama, dakwaan menggunakan dua rezim hukum berbeda. Dakwaan kesatu menggunakan KUHP Nasional, sedangkan dakwaan kedua menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama. Padahal, menurut tim hukum, uraian peristiwa dalam kedua dakwaan tersebut identik dan tidak disertai perbandingan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa.

Mereka juga merujuk Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disebut telah membatalkan dakwaan dengan persoalan serupa.

Kedua, terdapat perbedaan konstruksi pasal dalam berita acara pemeriksaan tersangka, surat perintah penahanan, dan surat dakwaan. Tim hukum mempersoalkan pencantuman pasal mengenai perbuatan berlanjut dalam dakwaan yang menurut mereka tidak pernah disangkakan pada tahap penyidikan.

Ketiga, dakwaan kedua masih menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara". Padahal, menurut tim penasihat hukum, frasa tersebut telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Keempat, dakwaan mencantumkan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Tipikor. Tim penasihat hukum menilai rujukan tersebut keliru karena ayat yang dimaksud tidak memiliki huruf sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan.

Kelima, mereka mempersoalkan penghitungan kerugian negara yang disebut berasal dari auditor internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bukan BPK. Tim hukum juga menyoroti laporan audit yang bernomor tahun 2015 tetapi bertanggal 2025 serta adanya dua versi dasar penugasan audit dalam dokumen Kejaksaan.

Keenam, tim penasihat hukum mempersoalkan dakwaan penyertaan atau turut serta antara Farah dan Lutfi Putra Lesmana. Mereka menyebut JPU dalam perkara Lutfi sebelumnya meminta agar terdakwa tidak dinyatakan terbukti atas dakwaan turut serta memperkaya.

Sementara dalam dakwaan terhadap Farah, menurut tim hukum, tidak diuraikan secara jelas adanya pertemuan, komunikasi, ataupun kesepakatan antara keduanya.

Ketujuh, tim penasihat hukum menilai sebagian besar pelanggaran yang diuraikan dalam dakwaan berkaitan dengan ketentuan internal Bank Sumut yang mengikat pejabat bank, bukan debitur.

Mereka juga menyoroti rumusan auditor penyidik yang menyebut kesalahan Farah sebagai tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Menurut tim hukum, persoalan tersebut merupakan wanprestasi dalam hubungan perdata, bukan tindak pidana korupsi.

"Eksepsi ini tidak meminta majelis menilai bukti. Kami hanya meminta dakwaan dicocokkan dengan teksnya sendiri, dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan dengan dokumen buatan jaksa dan penyidik sendiri. Ketiganya tidak bisa didamaikan," ujar Fauzi.

Berdasarkan seluruh keberatan tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan kewenangan penuntutan terhadap Farah telah gugur dan dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, mereka meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Tim penasihat hukum juga meminta Farah segera dikeluarkan dari tahanan, hak, harkat, dan martabatnya dipulihkan, serta biaya perkara dibebankan kepada negara.

"Klien kami sudah diperiksa, diadili, dan dipulihkan martabatnya oleh Mahkamah Agung. Uang yang dipersoalkan sudah berada di kas negara. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dituntut, kecuali kepastian hukum itu sendiri," tutup Fauzi. (Pung)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru