Minggu, 03 November 2024

Terima Suap, Mantan Pj Kadisdikbud Madina Dituntut 18 Bulan Penjara

Tuah Armadi Tarigan - Senin, 30 September 2024 20:45 WIB
Terima Suap, Mantan Pj Kadisdikbud Madina Dituntut 18 Bulan Penjara
Dua dari enam terdakwa saat diadili ( pung)
Medan, MPOL - Diyakini terbukti menerima suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, mantan Pj Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadisdikbud) Mandailing Natal ( Madina) Dollar Hafriyanto Siregar bersama 5 rekannya dituntut Jaksa masing- masing 1 tahun 6 bulan penjara( 18 bulan) penjara terungkap pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/9/2024)

Baca Juga:
Tuntutan tersebut diajukan Jaksa Penuntut Umum( JPU) Agustini dihadapan Majelis Hakim diketuai Sarma Siregar

Selain itu, Jaksa juga menuntut para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan.

Terdakwa lainnya yakni Abdul Hamid Nasution selaku Pj Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Heriansyah sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Kemudian, Dedi Marito selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Ismansyah Batubara sebagai Non-formal Disdikbud Kasubbag Umum Disdikbud, dan Surniati Daulay selaku Bendahara Pengeluaran Disdikbud.

Dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan keenam terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana penerimaan suap dari para peserta seleksi PPPK Madina

Menurut Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Agustini menjelaskan, besaran jumlah uang yang diterima dalam seleksi PPPK Kabupaten Madina ini mencapai Rp580 juta yang dikutip dari peserta seleksi sebesar Rp5 juta sampai Rp10 juta per orang

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tipikor.

"Hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga, para terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan," kata Jaksa Agustini.

Usai mendengar pembacaan tuntutan, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai Sarma Siregar menunda dan akan kembali melanjutkan persidangan pada Rabu (2/10/24) dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari para terdakwa. (Pung)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru