Medan, MPOL -
Yusril Ihza Mahendra dinilai menjadi salah satu pilihan paling seimbang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Selain memiliki pengalaman panjang di bidang hukum dan pemerintahan,
Yusril dinilai tidak memiliki basis elektoral yang berpotensi menjadi pesaing Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Baca Juga:
Pertimbangan tersebut mengemuka di tengah dinamika politik menjelang pemilihan wakil presiden pengganti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari kader Partai Gerindra, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono, hingga tokoh di luar partai tersebut, yakni
Yusril dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pilihan terhadap wakil presiden pengganti dinilai tidak sekadar berkaitan dengan loyalitas kepada Presiden, tetapi juga menyangkut keseimbangan kekuasaan dalam koalisi pemerintahan dan strategi politik menuju 2029.
Dalam analisis politiknya yang dikemukakan di Medan, Sabtu (21/11/2026), Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum menilai, Prabowo menghadapi tiga pilihan dengan konsekuensi berbeda. Kader Gerindra menawarkan loyalitas dan kemudahan koordinasi, AHY berpotensi memperluas dukungan politik, sedangkan
Yusril menawarkan kapasitas hukum dan posisi yang relatif netral di antara partai-partai koalisi.
Menurutnya, memilih kader Gerindra memang menjadi langkah paling aman bagi Prabowo dalam menjaga kendali pemerintahan. Namun, apabila posisi strategis pemerintahan terlalu terkonsentrasi pada satu partai, kondisi tersebut berpotensi mengurangi rasa kepemilikan partai-partai koalisi lainnya.
Situasi itu dinilai dapat menjadi persoalan menjelang Pilpres 2029, ketika Prabowo kembali membutuhkan dukungan politik yang luas.
Sementara itu, AHY dinilai memiliki keunggulan karena memimpin Partai Demokrat dan mempunyai basis politik sendiri. Namun, kepemilikan basis elektoral tersebut juga berpotensi menjadikannya pesaing politik apabila memiliki ambisi maju dalam kontestasi presiden mendatang.
Berbeda dengan keduanya,
Yusril dinilai tidak memiliki mesin elektoral besar yang dapat mengubah peta persaingan Pilpres 2029. Pengalaman panjangnya di bidang hukum tata negara dan pemerintahan juga menjadi modal untuk membantu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Ada lima pertimbangan yang membuat
Yusril dinilai layak dipertimbangkan. Pertama, penguasaan hukum tata negara dapat membantu pemerintah memastikan kebijakan dan regulasi sesuai dengan konstitusi.
Kedua, pengangkatannya berpotensi memulihkan legitimasi jabatan wakil presiden di tengah polemik politik yang mengiringi kekosongan jabatan tersebut.
Ketiga,
Yusril relatif dapat diterima oleh berbagai partai koalisi karena tidak sedang memimpin partai politik besar.
Keempat, posisinya dinilai tidak menciptakan figur penerus yang berpotensi menjadi pesaing Prabowo pada 2029.
Kelima, pengalamannya di pemerintahan membuatnya tidak membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi dengan mekanisme kerja kabinet.
Meski demikian, pencalonan
Yusril juga memiliki sejumlah catatan. Salah satunya adalah potensi munculnya persepsi bahwa keahliannya di bidang hukum akan digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan Presiden dan keluarganya.
Karena itu, apabila dipilih,
Yusril harus menunjukkan komitmen terhadap penegakan konstitusi dan independensi hukum, bukan menjadikan jabatan wakil presiden sebagai perisai kepentingan politik penguasa.
Menurut OK Saidin, pemilihan wakil presiden pengganti pada akhirnya bukan hanya persoalan mencari figur yang loyal kepada Presiden, melainkan juga menentukan arah keseimbangan politik pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Yusril dinilai dapat menjadi jalan tengah apabila kapasitas hukum dan pengalamannya digunakan untuk memperkuat institusi negara, menjaga konstitusi, serta mempertahankan keseimbangan di antara kekuatan politik pendukung pemerintah. (AM)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News