Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Jakarta, MPOL - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadli Zon, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 lalu. Fadli menegaskan bahwa strategi Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

• Teguh Santosa: Rusia Bantah Spekulasi Liar dari Pertemuan Prabowo dan Putin di Vladivostok
• Akademisi Unimed Dionisius Sihombing Terima Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI
• PMPHI Sumut Tak Heran Dengan Berbagai Ungkapan Presiden, Gandi: Pilpres 2029 Prabowo Menang Jika Jokowi Tak Capres

"Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global, sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global," ujar Fadli yang juga lulusan studi pembangunan London School of Economics (LSE) Inggris.

Fadli menggarisbawahi bahwa salah satu pilar strategi Presiden adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Upaya ini mencakup penguatan hubungan dengan BRICS, ASEAN, hingga mitra baru di kawasan negara-negara selatan global (_Global South_). Menurutnya, diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi di tengah perang dagang dan kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis.

Indonesia juga telah menandatangani kemitraan ekonomi seperti _Regional Comprehensive Economic Partnership_ (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Upaya aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global juga terus dilakukan. Beberapa perjanjian dagang lainnya seperti _Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership_ (CP-TPP), _Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement_ (IEU-CEPA), dan _Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement_ (I-EAEU CEPA) juga menjadi bagian dari strategi ini.

Sebelumnya sebagai anggota DPR RI, Fadli Zon telah lama aktif dalam mendorong percepatan berbagai perundingan kemitraan ekonomi komprehensif dengan berbagai negara dan entitas regional. Fadli Zon, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI periode 2019-2024, telah lama mendorong berbagai perundingan perjanjian dagang, termasuk IEU-CEPA, untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di pasar internasional.

Dalam pidatonya pada forum bilateral DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg tahun lalu, Fadli menyebut IEU-CEPA sebagai jembatan strategis yang menghubungkan dua kawasan besar, dengan potensi gabungan lebih dari 600 juta jiwa.

"Saya secara konsisten mendorong agar negosiasi berbagai perjanjian dagang dan perundingan kemitraan ekonomi dapat segera diselesaikan secara adil dan setara. Kini sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, saya kembali menegaskan pentingnya memperluas kemitraan dagang strategis sebagai salah satu instrumen perluasan pasar dan penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan," ujar Fadli.

Strategi kedua yang diusung adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Fadli meyakini pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai salah satu langkah konkret untuk mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan.

"Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita butuh nilai tambah, perluasan lapangan kerja, kedaulatan industri, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi adalah jalan menuju itu semua," tegas Fadli. Ia juga menyerukan agar mitra dagang internasional memahami dimensi strategis dan sosial dari kebijakan hilirisasi tersebut.

Strategi ketiga Presiden Prabowo, yang dinilai Fadli paling berdampak jangka panjang, adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, menurut Fadli dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus memajukan budaya pangan lokal.

Fadli juga menggarisbawahi rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. "Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita," jelasnya.

Terkait tarif impor dari AS, Fadli melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk baru dari unilateralisme yang merugikan negara-negara berkembang dan menimbulkan gejolak di pasar global. Indonesia, bersama negara-negara lain yang terdampak, akan menghadapi tantangan akibat kebijakan tersebut. Namun, dengan ketiga strategi yang telah disiapkan, Fadli optimis Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada.

"Tarif Trump ini memang menjadi tantangan bagi kita, namun dengan strategi yang tepat, kita dapat menjadikannya sebagai peluang untuk menyusun orientasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Melalui tiga gebrakan Presiden Prabowo, saya yakin Indonesia mampu melangkah maju," ujar Fadli.

Fadli juga menyoroti pentingnya solidaritas dan kerja sama regional dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dan memperkuat posisi dalam forum-forum internasional. "Solidaritas regional dan internasional adalah kunci dalam menghadapi tantangan global. Indonesia siap berperan aktif dalam menciptakan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," pungkas Fadli.

Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Fadli menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga siap menjalankan strategi ini secara terpadu dan lintas sektor, termasuk melalui diplomasi budaya, kerja sama ekonomi komprehensif, dan promosi internasional yang berkelanjutan.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News