DPD RI Lantik Sekjen Baru, Sultan Bachtiar Najamudin Tekankan Profesionalisme dan Sinergi

Jakarta, MPOL - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin melantik Irjen Pol. Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Rahman Hadi yang kini menduduki jabatan fungsional sebagai Analis Legislasi Ahli Utama, dihadiri pimpinan DPD, pejabat tinggi, Senin (19/5) di DPD RI Jakarta.Menurut Ketua DPD RI, pentingnya jabatan Sekretaris Jenderal sebagai posisi strategis yang menjadi penggerak utama administratif dan kelembagaan DPD. "Dengan latar belakang saudara sebagai personel Polri, saudara telah menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Kami percaya pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga ini dalam menjalankan tugas-tugasnya."

Baca Juga:

• Terima Aspirasi Bupati Pandeglang, DPD RI Siap Kawal Kebutuhan Pembangunan
• BULD DPD RI Soroti Keterbatasan Kajian dan Partisipasi Publik Disharmoni Peraturan Daerah Dengan Kewenangan Pusat
• Filep Wamafma: Sampaikan 7 Poin Penting RUU Migas Harus Jamin Hak Daerah Penghasil

Pelantikan Muhammad Iqbal merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 9 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Sultan juga menyampaikan bahwa pergantian pejabat adalah hal lumrah dalam upaya penyegaran dan optimalisasi kinerja lembaga.

Lebih jauh, Sultan menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas lini dalam mendukung Sekjen baru, termasuk soliditas internal yang menurutnya merupakan satu korps meskipun berbeda uraian tugas. "Kami meminta komitmen dan kerja sama seluruh jajaran. Saudara-saudara adalah satu korps, yaitu korps Sekretariat Jenderal DPD RI," tegasnya.

Sultan memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Rahman Hadi, atas dedikasi dan kontribusi selama menjabat. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Rahman Hadi akan terus memberikan kontribusi bermakna dalam posisi barunya. Dalam konteks kelembagaan, DPD yang telah berusia 21 tahun harus lebih optimal berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ia mengakui adanya pandangan bahwa kewenangan DPD terbatas, namun menurutnya justru itulah tantangan untuk melahirkan terobosan baru, khususnya dalam fungsi pengawasan, pertimbangan terhadap APBN, dan fungsi legislasi.

"Kami ingin meninggalkan visi dan jejak kinerja yang signifikan pada periode 2024–2029 ini. Maka pelantikan hari ini adalah bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut." Sultan menegaskan komitmen DPD untuk menjadi lembaga parlemen yang inklusif, kolaboratif, dan efektif. Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola tanpa kekompakan. Maka DPD siap berada di garda depan dalam mendukung program pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan kemandirian energi," tuturSultan. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News