Pemenuhan Hak atas Rumah Layak Harus Bebas dari Motif Proyek

Jakarta, MPOL - Pemenuhan hak atas rumah layak harus bebas dari motif proyek demikian Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan dalam Dialektika Demokrasi "Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat" Kamis (9/10) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Dukung Wisata Rohani Paduan Suara Solideo HKBP Sei Agul
• Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di Palembang, Dr. Maruli Siahaan Dorong Penguatan Pelayanan Publik dan Perlindungan HAM
• Maruli Siahaan Dukung Pesta Gotilon HKBP Simpang Penara, Wujud Nyata Pengabdian Kepada Masyarakat

Menurutnya penyediaan tempat tinggal dan lingkungan yang layak bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanat konstitusi yang menyentuh hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. "Rumah bukan sekadar bangunan, tapi hak asasi. Pemerintah yang berkuasa wajib mewujudkannya."

Niat baik dalam kebijakan perumahan harus diiringi dengan motif yang lurus dan cara yang benar. Ia menyoroti potensi penyimpangan jika penyediaan rumah layak dijadikan proyek semata. "Pengalaman mengajarkan, tujuan baik bisa rusak kalau motifnya proyek dan caranya tidak benar. Kita harus pastikan kebijakan ini dijalankan dengan niat tulus untuk rakyat."

Menyoroti isu lahan sebagai komponen krusial, Zulfikar menyebut bahwa tanah tersedia dari berbagai sumber: tanah negara, BUMN, swasta, bahkan masyarakat yang bersedia mewakafkan. Ia mengapresiasi langkah kementerian yang telah menginventarisasi aset dan menyatakan kesiapan menyediakan lahan untuk program perumahan. "Lahan itu ada. Tinggal kita pastikan statusnya clear and clean, dan proses pembebasannya sah."

Ia mendorong sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan, pemerintah daerah, dan sektor pembiayaan seperti perbankan untuk mempercepat realisasi program. Ia menyoroti kualitas bangunan rumah subsidi yang sering kali tidak layak huni, serta pentingnya pengembang untuk tidak semata mengejar keuntungan. Selain itu, ia menekankan perlunya pembaruan rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara sembarangan, tutur Zulfikar Arse Sadikin.

Sedangkan Kepala Divisi Kresidt Subsidi Bank Tabungan Negara (BTN) Dedy Lesmana mengatakan Program 3 juta rumah yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan milenial. Dengan peningkatan kuota subsidi rumah menjadi 350.000 unit, BTN telah menyalurkan 140.000 unit dan berkomitmen untuk menyelesaikan target yang ditetapkan.

Pentingnya program ini dalam mendukung akses masyarakat terhadap rumah yang terjangkau. "Ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbesar akses bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah subsidi." Dari total kuota yang ditetapkan, Bank Tabungan Negara (BTN), telah menyalurkan sekitar 140.000 unit, yang berarti telah mencapai 70% dari target. Dedy menyebutkan bahwa bank yang ia wakili merupakan pelaksana terbesar dalam program ini, dengan ambisi untuk memenuhi sisa kuota yang belum disalurkan.

Daerah penyaluran terbesar saat ini berada di Jawa Barat, diikuti oleh Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi. "Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan program ini berjalan lancar, bekerja sama dengan bank-bank lain, baik nasional maupun daerah."

Pentingnya pelayanan yang baik dalam program subsidi ini, menandakan bahwa BTN tidak hanya berperan sebagai bank pelaksana, tetapi juga sebagai mitra bagi masyarakat dalam realisasi program perumahan yang terjangkau, pentingnya program ini dalam mendukung akses masyarakat terhadap rumah yang terjangkau. "Ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbesar akses bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah subsidi."

Dari total kuota yang ditetapkan, Bank Tabungan Negara (BTN), telah menyalurkan sekitar 140.000 unit, yang berarti telah mencapai 70% dari target. Dedy menyebutkan bahwa bank yang ia wakili merupakan pelaksana terbesar dalam program ini, dengan ambisi untuk memenuhi sisa kuota yang belum disalurkan. Daerah penyaluran terbesar saat ini berada di Jawa Barat, diikuti oleh Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi. "Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan program ini berjalan lancar, bekerja sama dengan bank-bank lain, baik nasional maupun daerah," tutur Dedy Lesmana.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News