Kemenko Polkam Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan

Medan, MPOL -Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih sinkron antara pusat dan daerah.

Baca Juga:

• Persaudaraan Dibalik Kompetisi, Dan Kodaeral I Buka Tunamen Futsal Piala Panglima TNI Tahun 2026
• Pertemuan Hangat Kakak Beradik, Mayor Pom Deddy Siahaan dan Kapten Inf. Ferry Christianto Siahaan Pererat Silaturahmi Keluarga
• Wujud Solidaritas dan Kekeluargaan, Maruli Siahaan Jenguk Ibunda dr. Raja Faisal M. Sitorus yang Sedang Menjalani Pengobatan

Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (12/11/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, itu dihadiri Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta sejumlah pejabat instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.

Suasana berlangsung serius dan produktif, mencerminkan komitmen kuat seluruh peserta untuk memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah melalui basis data yang valid, presisi, dan terintegrasi.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara akurat dan terukur.

"Data adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan data yang presisi, program nasional maupun daerah tidak hanya sinkron, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata dari pemerintahan yang responsif dan berbasis bukti," ujar Heri Wiranto.

Ia menjelaskan, penggunaan data kependudukan dan informasi kewilayahan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah di Sumut melakukan perencanaan pembangunan yang lebih realistis, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan, penguatan stabilitas politik, serta peningkatan ketahanan sosial di tingkat lokal.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data yang selama ini kerap menjadi kendala dalam sinkronisasi program lintas instansi.

"Kemenko Polkam hadir untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik. Setiap data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara optimal demi kepentingan rakyat," tambah Heri.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumur, Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.A.P, menyambut baik inisiatif Kemenko Polkam tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem informasi pemerintahan daerah dan menjembatani perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan lintas kabupaten/kota.

Rapat yang berlangsung sehari penuh itu menghasilkan sejumlah rumusan kerja sama dan rekomendasi teknis untuk memperkuat pengelolaan data kependudukan dan informasi kewilayahan di Sumatera Utara.

Semangat kolaborasi yang tercipta di forum ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan presisi, demi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News