Setiap jabatan publik berdiri di atas tiga tiang: legalitas, yakni keabsahan menurut hukum; legitimasi, yakni penerimaan oleh rakyat; dan kehormatan, yakni kesediaan pemangkunya untuk tunduk pada keduanya. Pekan ini kita menyaksikan ketiga tiang itu diuji sekaligus pada satu jabatan tertinggi kedua di Republik.
Baca Juga:
Pada Selasa, 10 November 2026, Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat mundur secara lisan. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan itu (CNN Indonesia, 10/11/2026; Hukumonline, 10/11/2026). Sehari kemudian, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma (Kumparan, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026). Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi Istana atau MPR bahwa jabatan itu telah kosong. Inilah peristiwa yang belum pernah terjadi sejak reformasi: seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung hendak mundur bukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di pengadilan.
Tulisan ini menelusuri ketiga ujian itu satu per satu, dengan bantuan teori hukum, teori kekuasaan, dan teori ilmu politik.
Ujian Pertama: Legalitas yang Retak
Retakan legalitas datang dari dua mahkamah. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa
Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, meskipun MK tidak mendiskualifikasinya karena para pemohon tidak berkedudukan hukum (NU Online, 7/10/2026). Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA
Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Surat itulah yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Hans Kelsen mengajarkan bahwa tertib hukum tersusun berjenjang (Stufenbau): setiap norma memperoleh keabsahan dari norma di atasnya (Kelsen, 1967: 221–224). Jabatan Wakil Presiden sah karena pengangkatannya memenuhi syarat undang-undang, dan undang-undang itu bersandar pada UUD 1945. Ketika dokumen pemenuhan syarat pendidikan dibatalkan oleh putusan berkekuatan hukum tetap, mata rantai di atasnya ikut kehilangan pijakan.
Putusan itu juga tidak dapat digugat ulang. Asas res judicata pro veritate habetur menuntut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima sebagai benar. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MK final dan mengikat, putusan MA final, objek sengketa berupa surat keterangan itu sudah tidak ada, dan
Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara kasasi. Karena itu jalur PTUN, menurutnya, tidak lagi berguna (CNN Indonesia, 11/11/2026). Denny Indrayana menilai upaya ke PTUN sebagai sikap "membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah" (CNN Indonesia, 11/11/2026). Pandangan para ahli lain, termasuk Prof. Juanda, ikut mewarnai perdebatan ini.
H.L.A. Hart menjelaskan mengapa finalitas itu penting. Sistem hukum modern bertumpu pada rule of adjudication, aturan sekunder yang menentukan siapa berwenang memutus sengketa secara otoritatif (Hart, 1994: 96–97). Bila putusan dua mahkamah tertinggi masih bisa dilawan di forum lain, sendi sistem itulah yang dirapuhkan. Mencari forum baru untuk menganulir putusan final bukanlah upaya hukum, melainkan penundaan.
Retakan ini juga menyentuh lapisan yang lebih dalam. Lon Fuller menyebut hukum memiliki moralitas internal: jelas, diumumkan, tidak berlaku surut, dan ditegakkan secara konsisten (Fuller, 1969: 39). Pintu pencalonan
Gibran dibuka oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman
Gibran, yang kemudian oleh Majelis Kehormatan MK dinyatakan melanggar etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK pada November 2023. Pencalonan yang bertumpu pada putusan semacam itu, dan pada dokumen yang belakangan dinyatakan batal, mencederai moralitas hukum. Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan pada tingkat yang tak tertahankan, kepastian hukum harus mengalah (Radbruch, 1946/2006: 7). Kita belum sampai di titik itu, tetapi kepastian yang dibangun di atas cacat prosedur hanyalah kepastian semu.
Ujian Kedua: Legitimasi yang Menguap
Max Weber membedakan kekuasaan (Macht), yakni peluang memaksakan kehendak meski ditentang, dari otoritas (Herrschaft), yakni kekuasaan yang diterima karena diyakini sah (Weber, 1978: 53, 212–215). Negara modern bertumpu pada otoritas legal-rasional: rakyat patuh pada jabatan karena jabatan itu diisi menurut aturan. Ketika aturan itu dinyatakan dilanggar, jabatan memang tetap terisi dan protokol tetap berjalan, tetapi keyakinan akan keabsahannya, yang disebut Weber Legitimitätsglaube, mulai menguap. Kekuasaan masih di tangan, sementara otoritas perlahan lepas.
Seymour Martin Lipset menyatakan stabilitas politik ditopang efektivitas dan legitimasi sekaligus (Lipset, 1959: 86). Pemerintahan yang efektif tetapi kehilangan legitimasi berada dalam posisi paling rawan, karena kepatuhan publik berubah menjadi kecurigaan. David Easton membedakan dukungan spesifik yang lahir dari kinerja dan dukungan difus yang lahir dari keyakinan atas keabsahan sistem dan pejabatnya (Easton, 1965: 273). Yang terkikis dalam kasus ini adalah dukungan difus, dan dukungan semacam itu tak bisa dibeli dengan program kerja.
Steven Lukes membantu menjelaskan mengapa legitimasi itu menguap sekarang, bukan tiga tahun lalu. Kekuasaan bekerja dalam tiga dimensi: keputusan yang kasatmata, pengendalian agenda, dan pembentukan apa yang dianggap wajar (Lukes, 2005: 25–29). Putusan 90/2023 adalah kekuasaan dimensi kedua yang mengubah agenda tanpa perdebatan legislatif. Kini dimensi ketiga ikut bergeser: apa yang dulu diterima sebagai "kehendak rakyat" dibaca ulang sebagai hasil rekayasa. Ingatan itu diperkuat oleh gugatan atas riwayat pencalonan
Gibran sebagai Wali Kota Solo dan oleh perkara dugaan ijazah palsu ayahnya, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir di pengadilan.
Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan beredar dalam jejaring pengetahuan dan wacana (Foucault, 1980: 98). Media sosial, media arus utama, ruang sidang, dan podcast para ahli kini menjadi arena tempat "kebenaran" tentang ijazah diproduksi dan dipertarungkan. Di arena itu pula muncul kasus penyadapan terhadap Presiden: pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka (VIVA, 5/11/2026; CNN Indonesia, 4/11/2026). Warganet mengaitkannya dengan "Geng Solo", yang ditanggapi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dengan singkat: "Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum" (VIVA, 5/11/2026). Kaitan itu belum terbukti secara hukum, tetapi dalam pertarungan wacana ia mempertebal kesan bahwa jejaring kekuasaan lama sedang terurai.
Ujian Ketiga: Politik yang Berbalik Arah
Legalitas yang retak dan legitimasi yang menguap tidak serta-merta melahirkan koreksi. Koreksi baru bergerak ketika peta politik berubah. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menunjukkan bahwa demokrasi masa kini lebih sering dilemahkan dari dalam melalui cara legal: menguasai wasit, mengubah aturan main, menyingkirkan lawan (Levitsky & Ziblatt, 2018: 72–96). Mereka juga menekankan kesabaran institusional (institutional forbearance), yaitu kesediaan untuk tidak memakai kewenangan secara maksimal meski hukum membolehkan (2018: 106–112). Ketika wasit konstitusi dipimpin kerabat calon dan setiap celah dimanfaatkan hingga batasnya, tagihan politik hanya soal waktu.
Richard Katz dan Peter Mair menggambarkan partai kartel yang menyatu dengan negara dan saling menjaga akses terhadap sumber daya publik (Katz & Mair, 1995: 15–17). Dan Slater menyebut gejala serupa di Indonesia sebagai "jebakan akuntabilitas", ketika koalisi gemuk meniadakan oposisi dan menumpulkan koreksi (Slater, 2004: 61–64). Selama kartel solid, pemakzulan nyaris mustahil. Karena itu, perubahan arah terlihat dari dua sinyal. Pertama, pada 9 November 2026 tiga kader utama PSI di kabinet, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, keluar dari partai; Giring menyebut ada hal yang "tidak lagi sejalan", dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung
Gibran, menerimanya (CNN Indonesia, 10/11/2026). Kedua, pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota lintas fraksi, dengan jumlah pengusul yang dilaporkan dari puluhan hingga sekitar 120 orang, untuk dibawa ke rapat paripurna Kamis, 12 November 2026 (CNBC Indonesia, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026). Begitu pelindung pergi, aturan yang tertidur kembali terjaga.
Edward Aspinall dan Ward Berenschot melukiskan demokrasi Indonesia sebagai arena klientelisme yang bertumpu pada jejaring personal, bukan program (Aspinall & Berenschot, 2019: 2–8). Label "Geng Solo", benar atau tidak, mengungkapkan intuisi publik bahwa kekuasaan satu dasawarsa terakhir berputar pada lingkaran personal yang berpusat pada satu kota dan satu keluarga. Mahfud MD, dalam karya klasiknya, menunjukkan bahwa karakter hukum ditentukan oleh konfigurasi politik: konfigurasi demokratis melahirkan hukum responsif, konfigurasi otoriter melahirkan hukum ortodoks (Mahfud MD, 1998: 7–15). Putusan 90/2023 lahir dari kekuasaan yang memusat; putusan MK dan MA tahun ini lahir ketika konfigurasi itu mulai cair. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, dan harus dibaca dalam konteks keadilan sosial yang hidup (Rahardjo, 2009: 2–5).
Dua Pintu Konstitusi
Juan Linz telah lama memperingatkan bahwa sistem presidensial, dengan masa jabatan yang kaku dan tanpa mosi tidak percaya, sulit keluar dari krisis legitimasi tanpa guncangan (Linz, 1990: 54–55). Konstitusi kita hanya menyediakan dua pintu: pemakzulan atau pengunduran diri.
Pintu pertama panjang dan berliku. Bivitri Susanti menegaskan putusan MA tidak otomatis membatalkan pengangkatan Wakil Presiden; pemberhentian harus melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu pendapat DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR (Katadata, 2/11/2026). Zainal Arifin Mochtar membaca putusan MK sebagai pengakuan bahwa pelanggaran itu ada, dengan penyelesaian yang diserahkan pada "mekanisme tersendiri" menurut UUD, termasuk kategori perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat (NU Online, 7/10/2026). Di sinilah ajaran Kelsen bekerja dari sisi lain: norma tetap berlaku sampai dicabut organ yang berwenang.
Pintu kedua lebih singkat. Pengunduran diri tidak memerlukan persetujuan Presiden. Menurut Yusril, surat pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada MPR, yang kemudian bersidang menyatakan kekosongan jabatan; sampai saat itu,
Gibran secara hukum tetap Wakil Presiden (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden paling lambat 60 hari (Media Justitia, 11/11/2026). Mahfud MD menyebut jalan ini "akan lebih cepat dan lebih soft", seraya mengingatkan bahwa selama surat belum masuk, proses pemakzulan tetap harus berjalan (CNN Indonesia, 11/11/2026).
Sayangnya, sinyal dari Istana belum seragam.
Gibran menyebut Presiden menyarankannya tetap "fight di PTUN", sementara Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyatakan "tidak mungkin Presiden menganjurkan
Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum" (CNN Indonesia, 11/11/2026). Ketidakseragaman ini hanya memperpanjang ruang tafsir yang semestinya segera ditutup.
Kehormatan dalam Kepatuhan
Ketiga ujian itu bermuara pada satu kesimpulan: ketika legalitas telah retak dan jalur hukum tertutup, yang tersisa adalah kehormatan. Mundur bukan kekalahan, melainkan bentuk tertinggi kepatuhan pada konstitusi, pengakuan bahwa jabatan publik adalah amanah bersyarat, bukan milik pribadi yang dipertahankan dengan segala cara. Bertahan lewat PTUN tidak akan mengubah apa pun secara hukum, tetapi akan memperpanjang ketidakpastian, menahan energi pemerintahan, dan menyeret Presiden ke dalam pusaran yang bukan miliknya.
Tiga hal patut dijaga. Pertama, kepastian prosedur: niat lisan harus segera dituangkan dalam surat resmi kepada MPR. Kedua, kesabaran institusional: DPR tidak perlu memaksakan pemakzulan bila pengunduran diri telah sah, dan Istana tidak perlu menunda pengisian jabatan. Ketiga, pemisahan perkara: kasus penyadapan dan perkara ijazah Presiden ketujuh harus diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, bukan dijadikan amunisi balas dendam politik.
Weber benar bahwa kekuasaan tanpa keyakinan akan keabsahannya hanyalah paksaan yang menunggu waktu. Levitsky dan Ziblatt benar bahwa demokrasi rusak oleh langkah-langkah kecil yang dibiarkan. Kelsen benar bahwa hukum berlaku sampai organ yang berwenang mencabutnya, sehingga jalan keluar harus ditempuh di dalam konstitusi, bukan di luarnya.
Soekarno berpesan agar bangsa ini tidak sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah yang ditulis pekan ini akan dibaca generasi mendatang sebagai ujian: apakah konstitusi kita cukup kokoh untuk mengoreksi kekeliruan tanpa guncangan, dan apakah para pemegang kekuasaan cukup berjiwa besar untuk tunduk kepadanya. Bangsa ini tidak membutuhkan pemenang dan pecundang. Ia membutuhkan teladan bahwa mundur dengan terhormat lebih mulia daripada bertahan tanpa legitimasi.
Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
