Maruli Siahaan Luruskan Isu soal TPL: Prioritas Saya Adalah Penegakan Hukum dan Kepentingan Publik

Jakarta, MPOL: Anggota DPR RI Komisi XIII dari Partai Golkar, Maruli Siahaan, meluruskan pemberitaan yang menggiring opini publik seolah dirinya berpihak kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Beberapa pemberitaan memunculkan kesan tersebut setelah hanya mengutip potongan pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Padahal, jika pertemuan tersebut disimak secara utuh, posisi Maruli sangat tegas: ia menempatkan proses hukum dan kebenaran sebagai landasan utama dalam menyikapi konflik yang terjadi.

Baca Juga:

• Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila 2026 Digelar di Deli Serdang, Maruli Siahaan Tekankan Pentingnya Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat
• Maruli Siahaan Sampaikan Doa dan Duka Cita Kepada Keluarga Anggota PPSD Siahaan Sektor 30 Medan
• Rapat Panja Komisi XIII DPR, Dr. Maruli Siahaan Tekankan Pentingnya Pidana Alternatif Atasi Overcrowding Lapas

Dalam forum resmi itu, Maruli menegaskan bahwa arah sikapnya tidak pernah berkaitan dengan keberpihakan kepada perusahaan. "Yang saya pegang adalah proses hukum. Kalau hukum dijalankan secara adil, hasilnya akan baik bagi semua pihak," ujarnya dalam rapat tersebut.

Ia mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera memberikan penjelasan transparan mengenai landasan perpanjangan izin TPL. Menurutnya, penjelasan resmi pemerintah sangat penting agar publik tidak terjebak pada spekulasi. "KLHK perlu hadir untuk menjelaskan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam pemberian izin usaha TPL," tegasnya.

Maruli juga meminta aparat penegak hukum memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pidana baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat. Baginya, keadilan harus ditegakkan secara seimbang tanpa memihak. "Kita harus tahu fakta hukumnya. Kalau ada pelanggaran dari TPL atau warga, itu harus diproses," katanya.

Selain itu, ia kembali mendesak Kementerian HAM membentuk tim investigasi independen, agar potensi pelanggaran HAM, konflik agraria, maupun persoalan di lapangan dapat diungkap secara objektif. Ia juga menyoroti fenomena demonstrasi pro dan kontra, meminta pemerintah menyelidiki apakah ada pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. "Dua-duanya harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat dimanfaatkan dan dipecah-belah," ujarnya.

Di tengah polemik ini, Maruli mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak pada perdebatan yang memecah perhatian publik. Ia mengingatkan bahwa Sumatera Utara saat ini sedang menghadapi situasi bencana yang membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. "Mari kita bahu membahu menghadapi bencana banjir ini. Kita harus mendukung investigasi penyebab banjir secara menyeluruh agar penanganannya tepat dan tidak terjadi lagi di masa depan," pesannya.

Sebagai wakil rakyat, Maruli menyampaikan bahwa dirinya selalu membuka ruang dialog, termasuk bagi mereka yang tidak sepakat dengan pandangannya. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, dan semua kritik akan ia terima selama disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. "Saya terbuka berdiskusi dengan siapa saja, termasuk mereka yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Yang penting, kita berangkat dari data, fakta, dan niat untuk memperbaiki keadaan," ujarnya.

Rekaman lengkap RDP yang disiarkan publik menunjukkan bahwa fokus Maruli adalah memastikan negara menjalankan tugas pengawasan secara objektif. Tuduhan bahwa dirinya mendukung TPL dibantahnya sebagai kesimpulan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan substansi pernyataannya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News